Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, Indonesia selama ini tidak pernah berkompromi menyelesaikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hal ini dikatakan Wiranto terkait pembunuhan yang dilakukan KKB terhadap puluhan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, beberapa waktu lalu.
"Kita tidak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu. Tidak ada satu keseteraan antara negara yang sah NKRI dengan kelompok-kelompok seperti itu, apa kelompok kriminal atau kelompok yang menentang keberadaan NKRI. Kita ga pernah menempatkan kita sejajar dengan mereka," jelas Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).
Advertisement
Menurut dia, pemerintah memandang kelompok seperti itu sebagai orang yang tersesat. Wiranto menuturkan pemerintah Indonesia akan menerima dengan tangan terbuka apabila kelompok penentang NKRI itu ingin kembali ke Ibu Pertiwi. Namun, tidak dengan cara negosiasi.
"Sebagai negara yang berdaulat dan demokratis akan menerima kalau mereka insyaf, kita akan terima kalau mereka sadar. Tapi tidak dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu," tegasnya.
"Jadi kita masih pakai persuasif tapi tegas, persuasif juga tegas. Kita negara berdaulat, punya angkatan bersenjata yang tugasnya untuk menjaga kemanan nasional," sambung Wiranto.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pemetaan Polri
Polri telah memetakan pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh belasan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Diketahui, Egianus Kogoya (EK) bukan pimpinan tertinggi di kelompok Kodap III Ndugama tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ada beberapa orang yang aktif sebagai komandan di lapangan. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang panglima berinisial PU.
"Salah satu pelakunya yang mengomandoi langsung di lapangan adalah EK. Di atasnya kita sudah berhasil mengidentifikasi panglimanya juga atas nama PU," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).
PU diketahui ikut merestui pembantaian terhadap para pekerja proyek Trans Papua dan penyerangan pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua awal Desember 2018. PU, kata Dedi, mendapatkan dukungan dari kaki-kaki di bawahnya yang dipimpin oleh panglima-panglima kecil.
Advertisement