Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto meminta kelompok buruh tidak banyak menuntut soal besaran upah kepada perusahan tempatnya bekerja.
Sebagai gantinya, Prabowo pun menjanjikan sejumlah subsidi ke beberapa sektor agar kebutuhan buruh bisa terpenuhi. Hal tersebut ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
Advertisement
"Prabowo sampaikan bahwa jangan pengusaha dituntut untuk menaikkan gaji terus menerus, karena akan mencekik perusahaan, yang menyebabkan perusahaan pindah ke negara lain sehingga merugikan perekonomian Indonesia. Karena sudah banyak program pemerintah yang digelontorkan untuk membantu masyarakat," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/20230).
Dia menilai, apa yang disampaikan Prabowo adalah fakta di lapangan. Bahkan, kata Teddy, bukan hanya pengusaha yang rugi, buruh juga mengalami hal sama.
"Ada banyak buruh yang akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan dan hidupnya lebih sulit dari pada saat dia masih memiliki pekerjaan tetap," ucap dia.
Kemudian, Teddy mengatakan, pengurangan tenaga kerja terjadi di mana-mana karena pendapatan perusahaan tidak lagi bisa menutupi pengeluaran.
"Pekerjaan 2-3 orang akhirnya dikerjakan satu orang untuk mengcover kenaikan upah yang juga diikuti kenaikan harga bahan untuk produksi. Karena di-PHK, akhirnya bekerja serabutan, tidak ada pekerjaan tetap, sehingga pendapatan yang didapatkan jauh dari saat masih bekerja tetap," papar dia.
Yang terjadi, lanjut Teddy, hanya penyesalan karena tidak ada yang bisa membantu mereka. Sebab, kata dia, orang-orang yang dulu mengajak untuk menuntut perusahaan pun tidak bisa membantu mereka.
"Ini adalah fakta yang dilihat oleh Pak Prabowo, beliau ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi dilapangan, jangan sampai buruh dan pengusaha menjadi korban. Jadi prabowo bukan menyampaikan hal-hal yang terlihat menggiurkan tapi jauh dari kenyataan," jelas Teddy.
Janji Kasih Banyak Subsidi, Prabowo Subianto Minta Buruh Tak Banyak Tuntut Upah
Sebelumnya, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto meminta kelompok buruh tidak banyak menuntut soal besaran upah. Dia pun menjanjikan sejumlah subsidi ke beberapa sektor agar kebutuhan buruh bisa terpenuhi.
Beberapa subsidi yang disebut Prabowo diantaranya adalah subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.
"Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh, 'eh saudara, kesehatan enggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah, sekolah harus kita bikin enggak bayar, kemudian kita akan kasih makan siang'," ujar Prabowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu 8 November 2023.
Tak cuma itu, Prabowo juga menjanjikan adanya subsidi angkutan 100 persen di kota-kota besar. Ini menyasar salah satunya adalah kelompok buruh.
"kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen, untuk orang yang butuh. Jadi bus kalau enggak pakai AC, yasudah, kita panggil pengusahanya 'kau butuh berapa? ini', karena BBM kita dari dalam negeri, jadi kita bantu pengusaha," bebernya.
Menteri Pertahanan ini juga bilang, beragam subsidi yang nantinya akan dikucurkan itu dinilai bisa mengurangi pengeluaran dari buruh. Dengan mudahnya akses tadi, dia meminta buruh tak melulu menuntut upah ke pengusaha.
"Buruh, 'kau sudah dapat ini, udah dapat ini, angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja ringan, ya sudah dong,' jangan kau tuntut-nuntut pengusaha," ucap Prabowo.
Advertisement
Prabowo Mau Pisah Pajak dan Kemenkeu
Diberitakan sebelumnya, Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkap rencananya memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, ini bisa mengerek pendapatan ke kas negara.
Prabowo bilang, nantinya dua departemen ini akan digabung menjadi satu badan, yakni Badan Penerimaan Negara (BPN). Ini juga jadi konsep yang bakal diterapkannya dengan mencontoh langkah negara lain yang memisahkan pembuat kebijakan dan pengumpul pajak.
"Memang ya kita terus terang saja kita ini sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat di negara maju memang agak dipisahkan antara policy making, Kemenkeu dan tax collection dan revenue collection," bebernya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu 8 November 2023.
Dia menyebut konsep ini tengah digodok oleh tim pakar yang membantunya ini. Mulai dari kajian, simulasi hingga studi banding dengan negara atau pihak lain yang sudah pernah menjalankan konsep ini.
Menteri Pertahanan ini melihat adanya peluang peningkatan pendapatan negara jika dibentuk Badan Pendapatan Negara. Mengutip bahan paparannya, dibentuknya BPN ini akan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 20 persen terhadap PDB.
Kerek Penerimaan
Saat ini, dia mengatakan, rasio pendapatan terhadap PDB masih berada di 11,8 persen per 2021. Sementara, rasio pajak terhadap PDB masih 9,1 persen.
"Seandainya dengan manajemen yang baik di departemen Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai penerimaan kita, kita bisa perbaiki dengan IT dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8 persen dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian, ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita," bebernya.
"Dan dengan itu, kita bisa investasi kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia," sambung Prabowo.
Advertisement
