China Sesumbar akan Kuasai Sektor Maritim Dunia

China percaya bisa menjadi pembuat peraturan di dunia maritim.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 18 Des 2018, 18:45 WIB
Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan tercatat sebanyak 510.050 ton pada semester I-2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Beijing - Republik Rakyat China percaya diri dapat menguasai dunia maritim. Ini disampaikai oleh Liu Zhong Xin yang merupakan kepala Deputi Biro Manajemen Perikanan di Kementerian Agrikultur China.

Dilansir dari Seafood Source, Selasa (18/12/2018), Liu Zong Xin berkata negaranya akan menjadi 'pembuat peraturan' dalam dunia perikanan internasional. Ia memandang China mendominasi perikanan perairan dalam (distant-water).

Seafood Source mencatat, kekuatan ekonomi China serta kuatnya minat negara-negara berkembang yang ingin mendapat investasi China memberikan efek pada ambisi ini. Negara itu pun mengundang negara-negara lain untuk mencari kemitraan di China.

Tahun lalu, China telah menandatangani perjanjian terkait pelabuhan, fasilitas pemrosesan, dan galangan kapal. Beberapa negara itu adalah Fiji, Ghana, Madagascar, Liberia, dan Mozambique.

Namun, sebagai balasannya mereka harus memberikan akses di perairan mereka untuk kapal trawl milik China.

Komentar Liu pun tidak sepenuhnya akurat. Salah satunya perihal industri perikanan Jepang dan Spanyol yang mulai mundur pada distant-water, padahal itu karena kedua pemerintah itu membatasi subsisi pada armada perikanan distant-water, sementara China menolak itu.

Mengakhiri subsidi pada industri perikanan distant-water dinilai penting untuk menjaga stok ikan dunia. Pada Oktober lalu, Environmental Justice Foundation juga menemukan China melanggar hukum moratorium di perairan Ghana, padahal hal itu dilakukan untuk mengurangi overfishing ikan setempat.


Petani dan Nelayan Harus Manfaatkan Teknologi untuk Bisa Perbaiki Hidup

Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai kondisi petani dan nelayan Indonesia yang mayoritas masih hidup di bawah garis kemiskinan harus dibantu. Caranya dengan memberikan peluang petani dan nelayan mempelajari penggunaan teknologi terkini, khususnya internet.

"Tentunya nelayan kita harus dibantu dengan teknologi. Pertama, tentunya akses kepada internet. Dengan akses internet, dia bisa mempelajari bagaimana menangkap ikan yang benar dengan teknologi yang ramah lingkungan," ujar dia di Jakarta, Kamis, 15 November 2018.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengaku prihatin dengan kondisi rumah tangga dua profesi kerja tersebut, yang dianggapnya ironis dengan kondisi Indonesia sebagai berlimpah kekayaan sumber daya alam.

"Yang ironis di Indonesia adalah kita tahu Indonesia tak hanya subur (tanahnya), tapi jenis pertaniannya terdiversifikasi dengan baik. Tapi siapa kelompok paling miskin? Dua, petani sama nelayan. Ini selalu yang paling ironis di Indonesia," keluhnya beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, ia mengajukan solusi kepada pelaku industri, dalam hal ini kelautan dan perikanan, untuk mulai meninggalkan konteks tradisional dan fokus kepada teknologi agar mampu menciptakan nilai tambah seraya menghasilkan lapangan kerja yang banyak.

"Saya yakin, dengan pendekatan teknologi apalagi teknologi informasi yang makin bagus, harusnya kesiapan nelayan atau petani itu akan cepat membaik," gumam dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya