Liputan6.com, Garut - Ratusan orang yang tergabung Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) membuang satu truk sampah basah ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Jawa Barat, Kamis (20/12/2018). Selain gedung dewan, massa pun menyegel kantor Bupati Garut di Jalan Pembangunan Garut. Mereka kesal setelah tuntutannya tidak dikabulkan pemerintah.
Awalnya massa berencana menggelar audiensi dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Namun gagal hingga akhirnya mereka berulah dengan menyegel gedung bupati, satu tulisan dalam spanduk kecil bertuliskan ‘Gedung Ini Gedung Pemupakatan Jahat’ terpasang persis di depan pintu masuk kantor bupati.
Tidak hanya itu, massa yang terkadung tersulut emosi kemudian melanjutkan aksi mereka dengan mendatangi kantor DPRD Garut, di sana rencana mereka lagi-lagi gagal hingga akhirnya gedung wakil rakyat itu dihadiahi kiriman satu sampah. Tak lupa aksi bakar ban pun menghiasi aksi mereka.
Koordinator Aksi KMB, Abu Musa Hanif mengatakan, aksi mereka merupakan puncak dari kekesalan warga terhadap kebijakan yang dilakukan bupati yang dianggap banyak merugikan.
“Kami tidak akan ada telorensi, kami ingin empat unsur pimpinan DPRD dan Bupati Garut hadir di Gedung Wakil Rakyat,” ujarnya, Kamis (20/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Ia menyatakan, ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada Bupati Garut dan pimpinan DPRD atas molornya beberapa proyek pembangunan di Garut, sebut saja pembangunan SOR Ciateul yang telah diduga dikorupsi, Art Center yang tidak berfungsi, dua gedung PKL yang menghabiskan puluhan miliar sama sekali tidak berfungsi.
“Termasuk pembebasan lahan dan pengerjaan jalan lingkar Leles-Kadungora, yang dikuasai Uu Saepudin, Kepala Dinas PUPR Garut,” ujarnya. Jika tuntutan itu tidak dikabulkan, ia mengancam akan menduduki hingga menginap di Gedung Wakil Rakyat itu.
Akibat aksi tidak simpatik itu, halaman DPRD Garut yang awalnya bersih menjadi kumuh. Halaman gedung yang biasanya digunakan untuk parkir kendaraan, akhirnya berubah menjadi kotor dengan bau menyengat. Dari sampah yang mereka tumpahkan.
Puncak Kekesalan Warga
Ketua Lembaga Analisa Kebijakan & Informasi Strategis (LAKIS), Galih F Qurbani menambahkan, aksi yangdilakukan ratusan massa KMB tersebut, merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan sepihak yang selama ini dilakukan pemda Garut.
“DPRD tidak becus dan tidak lagi representatif mewakili aspirasi masyarakatnya, jadi DPRD pantas menjadi gudang sampah,” kata dia dengan kesal.
Ia menyatakan, awalnya massa bersikap koperatif, namun setelah permintaan mereka tidak digubris bupati dan pimpinan dewan, akhirnya kekesalan mereka tumpah. Menurutnya, program Amazing yang selama ini digelorakan Pemda Garut, hanya siasat menghabiskan anggaran semata.
“Anggarannya begitu besar tapi faktanya tidak ada, dan hasilnya tidak bisa dipertanggung jawabankan secara nyata,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah baligo besar berisi rapor merah kepemimpinan Rudy Gunawan, selama lima tahun terakhir, ditemukan di sejumlah jalan protokol dan halaman gedung perkantoran di lingkungan Pemkab Garut, sejak Minggu (16/12/0-18) lalu.
Beberapa baligo rapor merah itu ditemukan depan Mapolres Garut, Jalan Sudirman, depan kantor Kejaksaan Negeri Garut, depan kantor Bupati Garut, depan Gedung DPRD Garut, jalan Maktal, pertigaan Rancabango, simpang lima dan depan kantor PUPR Kabupaten Garut. Massa terpaksa memasang baligo itu, sebagai bentuk kekesalan atas kebijakan Rudy Gunawan selama memimpin Garut.
Berdasarkan informasi yang beredar, persoalan pelik yang dihadapi Pemda Garut dan pendemo merupakan lanjutan dari tidak diserapnya bantuan hibah provinsi Jawa Barat tahun ini sebesar Rp 134 miliar, bahkan anggaran murni bantuan APBD Provinsi Jawa Barat yang tidak diserap sebesar Rp 110 miliar.
Advertisement
