Liputan6.com, Seoul - Korea Utara dan Korea Selatan telah meresmikan kembali proyek penghubung jalur kereta api dan jalan pada Rabu 26 Desember 2018.
Namun, kata sejumlah pejabat, pembangunan proyek itu tidak bisa dimulai jika sanksi-sanksi atas program nuklir dan peluru kendali Korea Utara masih berlaku.
Baca Juga
Advertisement
Kedua pihak pada Oktober sepakat meluncurkan secara resmi proyek menghubungkan jalur kereta api dan jalan, yang terputus sejak Perang Korea 1950-1953. Kesepakatan itu memperlihatkan hubungan Korut dan Korsel tahun ini semakin cair.
Sebanyak 100 pejabat, politikus dan anggota keluarga yang dulu mengungsi karena perang berangkat menggunakan sebuah kereta khusus untuk menghadiri acara peresmian proyek tersebut di Stasiun Panmun, yang terletak di kota perbatasan Kaesong, demikian seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/12/2018).
Upacara tersebut dihadiri oleh delegasi Korea Utara yang beranggotakan 100 orang, juga beberapa pejabat dari Perserikatan Bangsa-bangsa, China, Rusia dan Mongolia, demikian keterangan Kementerian Unifikasi Korea, lembaga kabinet kementerian Korea Selatan.
Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan untuk peresmian tersebut, kata beberapa pejabat Korea Selatan.
Namun kata para pejabat itu, pengerjaan proyek tidak dapat dimulai sementara sanksi-sanksi yang berlaku saat ini menghalangi pengapalan produk-produk energi dan baja serta berbagai pasokan lainnya.
"Banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita bisa memulai pembangunan," kata Menteri Transportasi Korsel Kim Hyun-mee.
Ia menambahkan bahwa kedua pihak akan melakukan survei tambahan bersama-sama serta merancang proyek untuk satu atau dua tahun.
Simak video pilihan berikut:
Hubungan yang Mencair
Upacara peresmian pembukaan kembali rel dan jalang penghubung tersebut merupakan contoh berikutnya dari hubungan yang mencair antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Secara teknis, kedua Korea itu masih berada dalam situasi perang setelah konflik di antara mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian.
Sejumlah prakarsa ekonomi utama telah terhambat karena kurang adanya kemajuan soal penghapusan senjata nuklir oleh Korea Utara.
Presiden Korsel Moon Jae-in, dalam pertemuan puncak yang dilakukannya dengan Pemimpin Korut Kim Jong Un di Pyongyang pada September, setuju agar peresmian proyek digelar. Kesepakatan itu merupakan sebuah langkah maju ke arah pembangunan zona industri bersama serta upaya menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi.
Rencana tersebut mengalami penundaan di tengah kekhawatiran Amerika Serikat bahwa peningkatan hubungan kedua Korea bisa mengganggu upaya menekan Pyongyang agar menghentikan program senjata nuklirnya.
Ketika melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada Juni, Kim Jong Un setuju menjalankan langkah menuju penghapusan senjata nuklir. Namun, pembicaraan antara keduanya tidak terlalu menghasilkan kemajuan. Pyongyang merasa kesal dengan sikap Washington yang bersikeras menerapkan sanksi sampai Korut menunjukkan langkah nyata menuju penghapusan senjata nuklir.
Advertisement
