Sri Mulyani Cerita Perjuangan Indonesia Ambil Alih Freeport

Sri Mulyani menyebut kasus Freeport juga disorot pertambangan global. Ia pun bangga bisa terlibat dalam divestasi saham.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 27 Des 2018, 16:10 WIB
Menkeu Sri Mulyani (dua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Gubernur BI Perry Warjiyo (dua kiri), dan perwakilan OJK Nurhaida (kiri) saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasa bangganya karena terlibat dalam merebut Freeport. Ini ia sampaikan dalam sebuah tulisan panjang di media sosial Facebook dan Instagramnya mengenai seluk-beluk Freeport selama beberapa dekade terakhir.

"Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur, dan tegas," ucap Sri Mulyani.

Ia pun masih ingat banyaknya rapat dan segala koordinasi lintas kementerian yang dilakukan demi mempersiapkan kembalinya Freeport ke Indonesia. Mulai dari segi hukum hingga lingkungan diperhatikan secara komprehensif.

"Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar kementerian dan lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dan lain-lain. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko," ujar Sri Mulyani.

Bagi Sri Mulyani, perkara Freeport ini bukan sekadar mendapatkan saham saja. Sri memandang hal ini sebagai barang bukti pada dunia bahwa pemerintah Indonesia berani mengambil langkah-langkah tegas dalam menggunakan sumber daya alam demi keuntungan nasional.

"Keputusan dan tindakan menyangkut FI menjadi pusat perhatian semua kalangan di dalam negeri dan luar negeri dan dunia pertambangan global," tulis Sri.

Ia melanjutkan, "Setiap ucapan, tindakan dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan di mana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya baik di Papua maupun seluruh rakyat Indonesia," tegas Sri Mulyani.


Apresiasi pada kementerian dan lembaga yang terlibat

Menkeu Sri Mulyani saat acara penandatangan perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, Jakarta, (12/2). Pemerintah Daerah Papua resmi dapatkan 10% saham holding BUMN Tambang yang dipimpin PT Inalum (Persero). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Masih dalam tulisan yang sama, Sri Mulyani turut menyampaikan kekaguman kepada kementerian dan lembaga yang ikut berperan dalam negosiasi panjang Freeport dan melawan tim pengacara Freeport. 

"Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2 dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka," jelas Sri. 

Kepada Presiden Joko Widodo, sang menteri menyampaikan apresiasi atas tegasnya instruksi yang diberikan untuk menghadapi Freeport. Sri Mulyani menegaskan tidak ada pihak yang menunggangi divestasi saham Freeport dan tujuan pemerintah disebutnya murni untuk kepentingan nasional. 

"Yang patut digaris-bawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi," ujar Sri. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya