Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan akan menggenjot pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja pada 2019.
Pendidikan vokasi dinilai penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.
"Salah satu program prioritas yang kini tengah dinisiasi adalah pembangunan SDM. Kalau kita ikuti perjalanannya, tidak serta merta Jokowi (Presiden RI) menjadikan 2019 sebagai tahun pembangunan SDM," papar Sekretaris Jenderal Kemnaker Khairul Anwar di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Mengutip arahan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Khairul menjelaskan, pihaknya telah banyak mengadakan pelatihan vokasi sejak 2014. Setelah mendapat arahan Jokowi, dia menambahkan masifikasi pelatihan vokasi bakal lebih digencarkan 2019.
Menurut catatannya, lndonesia dihadapkan pada SDM yang 58,76 persen merupakan lulusan SD-SMP, serta problem miss match atau lapangan kerja yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan mencapai 63 persen.
"Harus dipastikan, tiap lembaga pelatihan menyesuaikan sesuai kebutuhan demand tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan vokasi," tegas dia.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, disebutkannya pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dimana tiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.
Secara kumulatif, dari 2015 hingga Oktober 2018, peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Sementara untuk pemagangan, secara akumulasi sejak Oktober 2015 sampai 2018 (Year on Year/YoY), pesertanya mencapai 149.064 orang.
Oleh karena itu, Khairul meneruskan, pelatihan vokasi untuk peserta dengan berbagai rentang usia menjadi kunci menghadapi puncak bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2025-2030.
"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi," ujar dia.
Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Revitalisasi SMK
Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kerja sama revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara pemerintah pusat dan daerah.
Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0. "Seminggu yang lalu, saya mengundang Gubernur Jawa Timur bersama tuhuh Gubernur lainnya dan Bupati Lampung Barat. Di situ kita bahas komitmen pusat dan daerah dalam revitalisasi SMK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 4 Malang, Jawa Timur, Kamis 13 Desember 2018.
Darmin mengatakan, ada dua alasan penting yang mendasari kerja sama tersebut. Pertama, kewenangan SMK ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) sehingga revitalisasi akan berjalan dengan baik bila melibatkan Pemprov. Kemudian kedua, daerah tentu lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.
Kebutuhan jurusan SMK pada setiap provinsi pun dapat berbeda karena potensi dan sektor unggulan setiap daerah juga berbeda.
Sebagai langkah awal, untuk Jawa Timur, SMKN 4 Malang dan SMKN 11 Malang dipilih menjadi pilot project atau proyek percontohan pertama dalam pengembangan SDM bidang ekonomi digital di Indonesia. Diharapkan, ini akan diikuti oleh daerah mapun provinsi lainnya.
"Oleh karena itu kita akan lakukan besar-besaran mulai tahun depan seluruh Indonesia, tetapi tidak sekaligus menyeluruh," kata dia.
Untuk mendorong pelaksanaan vokasi pada 2019, pemerintah telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
