Vietnam Berupaya Tekan Ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan

Pemerintah Vietnam melangkah lebih dulu dalam menekan ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 31 Des 2018, 18:03 WIB
ilustrasi bendera Vietnam (AFP)

Liputan6.com, Hanoi - Negosiasi alot tentang pakta baru antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara --yang bertujuan meredakan ketegangan di Laut China Selatan-- mendorong Vietnam untuk bergerak lebih dulu melakukan protes.

Vietnam menginginkan pakta Kode Etik ASEAN (COC) menindak tegas berbagai pelanggaran China di kawasan perairan yang dipersengketakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan pulau buatan, blokade dan persenjataan ofensif seperti penyebaran rudal.

Dalam rancangan pakta tersebut, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Senin (31/12/2018), Vietnam berupaya mendorong larangan terhadap setiap Zona Identifikasi Pertahanan Udara baru, seperti contoh kebijakan sepihak yang diumumkan Beijing di Laut China Timur pada 2013.

Hingga saat ini, pejabat Beijing masih mengklaim bahwa pesawat yang melintasi sebagian perairan Laut China Selatan berada di bawah otoritas Tiongkok.

Senada isu di atas, Vietnam juga mendesak negara-negara di sekitar Laut China Selatan segera mengklarifikasi klaim maritim mereka di jalur perdagangan vital tersebut, menurut hukum internasional.

Hal tersebut adalah upaya nyata untuk menghancurkan "sembilan garis putus-putus" yang kontroversial, di mana Tiongkok mengklaim dan berpatroli di sebagian besar Laut China Selatan.

Le Thi Thu Hang, seorang juru bicara di Kementerian Luar Negeri Vietnam, mengatakan negosiasi tentang Kode Etik ASEAN telah membuat beberapa kemajuan baru-baru ini, di mana para negara anggotanya telah menunjukkan "semangat konstruktif dan kooperatif mereka".

"Vietnam berharap negara-negara terkait memberikan kontribusi positif pada proses negosiasi untuk mencapai COC yang substantif dan efektif, sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yang berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Laut Timur (Laut Cina Selatan) khususnya dan di kawasan pada umumnya," katanya.

 

Simak video pilihan berikut: 

 


Kemungkinan Ditentang Sebagian Besar Anggota ASEAN

Presiden Cina Xi Jinping seusai berbicara kepada awak media di Bandara Internasional Hong Kong, Kamis (29/6). Selama sepekan terakhir, Kepolisian Hong Kong sudah melakukan berbagai antisipasi terkait kunjungan Presiden Xi Jinping. (AP Photo/Kin Cheung)

Draf tersebut juga mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa Beijing ingin memblokade latihan militer dengan kekuatan asing di Laut China Selatan, kecuali semua berkas negosiasi telah disepakati.

Selain itu, Beijing juga menginginkan berkurangnya partsisipasi perusahaan minyak asing, dengan membatasi kesepakatan pengembangan bersama dengan China dan Asia Tenggara.

Namun, para pengamat memperkirakan bahwa kedua elemen di atas akan sangat ditentang oleh sebagian besar negara anggota ASEAN.

Rancangan Kode Etik ASEAN dibuat berdasarkan deklarasi sebelumnya di Laut China Selatan yang ditandatangani antara ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002.

Sayangnya, dokumen itu tidak mencantumkan tindak pencegahan hal-hal yang mengancam pertumbuhan lalu lintas perdagangan global di tengah kebangkitan militer China, dan program ekstensif pembangunan pulau di atas terumbu yang disengketakan sejak 2014.

Meski tidak terlibat negosiasi, namun Amerika Serikat dan kekuatan regional lainnya, termasuk Jepang dan India, menaruh perhatian besar pada Laut China Selatan yang menghubungkan jalur pelayaran antara Asia Timur Laut dengan Timur Tengah dan Eropa.

Bersama dengan AS, mereka diperkirakan secara bertahap turut meningkatkan penyebaran angkatan laut di Laut China Selatan, sebagai akibat dari seringnya dibayang-bayangi oleh kapal-kapal angkatan laut Tiongkok.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya