Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia membantah informasi yang menyebut institusi itu mengkritik program infrastruktur dan anggaran pemerintahan Joko Widodo. Laporan tersebut ternyata dibuat sebelum presiden petahana menjabat.
"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Dunia.
Baca Juga
Advertisement
Dalam laporan berjudul Proses Perencanaan Infrastruktur dan Penganggaran Indonesia, dijelaskan bahwa biaya untuk infrastruktur tidak memberikan hasil yang lebih baik. Turut dibahas kurangnya komunikasi dalam pembahasan anggaran, salah satunya antara Bappenas dan kementerian serta lembaga terkait infrastruktur.
Nama Presiden juga turut disebut dalam laporan itu, tetapi ia disebut sebagai president-elect (presiden yang baru terpilih). Bank Dunia ketika itu menjelaskan pentingnya peran konkret Jokowi dalam koordinasi perencanaan pemerintahan pusat.
Bank Dunia pun menyebut laporan itu sudah tidak relevan karena kondisi saat ini sudah berbeda karena adanya reformasi penting yang dilaksanakan pemerintah.
Lebih lanjut, laporan itu sempat tersebar karena ada kesalahan administrasi. Laporan itu sebetulnya untuk penggunaan internal, namun tak sengaja diunggah di situs Bank Dunia pada Juni 2018.
"Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu – termasuk beberapa regulasi baru yang penting," tulis Bank Dunia.
Beberapa capaian penting yang dilakukan pemerintahan Indonesia, menurut Bank Dunia, adalah dalam pembangunan infrastruktur dan memahami bermacam peluang yang bisa ditingkatkan secara berkelanjutan.
"Pembangunan infrastruktur merupakan unsur sangat penting untuk kemajuan Indonesia," jelas Bank Dunia.
Ma'ruf Amin Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbaik ke-3
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang setara dengan negara Afrika. Salah satunya adalah Rwanda.
Menanggapi hal itu, calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengaku tidak setuju dengan ucapan Prabowo tersebut.
"Saya kira itu tidak benar ya. Negara kita itu kan negara yang secara makro itu sudah masuk negara yang nomor 3 dibanding dengan negara yang lainnya yaitu India, Cina, dan Indonesia. Jadi gak mungkin lah sama dengan negara-negara miskin yang lain itu," tukas Ma'ruf di kediamannya, Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Menurut Ma'ruf, Indonesia sudah cukup bagus bila dinilai secara pertumbuhan ekonomi makro. Bahkan, ia mengatakan Indonesia sudah masuk dalam peringkat ketiga. Hal ini merujuk pada ucapan Jokowi mengenai Indonesia yang menempati pertumbuhan ketiga setelah India dan Tiongkok dalam negara-negara G20.
Lagipula, menurut Ma'ruf, pemerataan melalui infrastruktur dan berbagai fasilitas di Indonesia juga sudah semakin baik. "Dan perubahan pengurangan jumlah kemiskinan sangat signifikan, bahwa memang warisan yang diterima Pak Jokowi itu memang besar, tetapi sudah di bawah 1 digit sekarang," jelas Ma'ruf lebih lanjut.
Karena itu, bila Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua, maka pastinya akan ada banyak peningkatan lain. Sebab, landasannya sudah terbangun.
"Begitu juga mengenai tenaga kerja, makin banyak peluang jumlah pekerjaan yang terbuka. Jadi makin hari makin besar. Jadi saya kira tidak benar, itu semua datanya kan ada," ucapnya.
Ma'ruf menambahkan, seharusnya masyarakat Indonesia jangan sampai dibuat takut akan pernyataan seperti yang dikatakan Prabowo.
"Jadi harus kita membangun masyarakat itu optimis. Dan kenyataannya juga banyak sekali upaya-upaya yang sudah berhasil. Jadi justru optimisme itu yang harus kita bangun kepada masyarakat," ujarnya.
"Ya kita boleh aja mau mencari dukungan, tapi dengan cara-cara yang bermartabat. Jangan menakutkan, jangan kemudian tidak berdasar pada fakta-fakta yang terjadi," tandas Ma'ruf.
Advertisement
