Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden urut 02, Sandiaga Uno menyebut pembiayaan negara harusnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan memperbanyak utang negara hanya untuk membangun infrastruktur.
Penegasan ini dikatakan Sandi saat mengunjungi beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Surabaya, Sampang, dan Mojokerto.
Advertisement
Dia menyontohkan tentang pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Di mana, dirinya merupakan salah satu pemegang saham di proyek jalan tol Cikopo-Palimanan melalui PT Saratoga Investama Sedaya atau SRTG.
Saratoga memiliki anak perusahaan yaitu PT Interra Indo Resources yang menguasai 45 persen saham PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsesi pembangunan dan pengelolaan jalan Tol Cikopo-Palimanan.
"Saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali. Sudah dibuktikan, dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sudah mengakui juga," klaim Sandiaga.
Namun, masih kata dia, langkah itu tidak dilakukan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, justru menyindir balik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kenapa? Karena ada kebijakan yang lebih pro pada penambahan utang. Nah ini yang kita ingin (penambahan utang negara) jangan lagi dilakukan ke depan," sindir Sandiaga ke Pemerintahan Joko Widodo.
Suara Sumbang
Menanggapi hal itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengeluarkan suara sumbang untuk pernyataan Sandiaga tersebut. Dia menuturkan, Sandiaga berbohong di awal tahun.
"Awal tahun 2019, Cawapres Sandiaga Uno sudah berani bicara bohong. Dia mengatakan bahwa proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan tanpa utang sama sekali," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (2/1/2019).
Dia menerangkan, pembangunan tersebut, dibiayai oleh 22 perbankan dan keuangan, yang memasok sebanyak Rp 8,8 triliun untuk PT Lintas Marga Sedaya. "Dimana PT Saratoga, perusahaan Sandi, pemegang saham bersama, patungan dengan perusahaan negara Malaysia," jelas Ace.
politisi Golkar itu, menerangkan, ada dua bank yang mengucurkan dana. Diantara Bank Central Asia sebesar Rp 3,3 triliun. Dan Bank DKI sebesar Rp 2,06 triliun.
"Apakah kucuran dana dari perbankan itu bukan utang?" kata Ace.
Dia mengungkapkan, pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan sama dengan jalan tol lainnya, yaitu dengan hutang oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ace menuturkan, yang berhutang dalan hal ini adalah BUJT, bukan pemerintah.
"Konsep tersebut sudah berjalan, saat ini ada lebih dari 50 perjanjian pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi lebih dari Rp 500 triliun," lanjutnya.
Dia menganggap, skema seperti ini sudah biasa dalam pembangunan Infrastruktur yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). Model seperti ini dalam pembangunan infrastruktur juga sudah dijalankan di era pemerintahan Jokowi. "Sekali lagi, ini menunjukkan Sandi tidak punya data," pungkasnya.
Reporter: Moch Andriansyah
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
