Liputan6.com, Jakarta - Majalah keuangan The Banker memberikan penghargaan untuk kategori menteri keuangan terbaik atau finance minister of the year pada 2019. Para menteri keuangan tersebut dinilai mampu mendorong dan menstabilkan perekonomian.
Indonesia pun seharusnya patut berbangga. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani masuk dalam daftar menteri keuangan terbaik yang mampu merangsang pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi. Bahkan, Sri Mulyani masuk dalam kategori menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik dan global.
Seperti mengutip laman the Banker, ditulis Kamis (3/1/2019), Indonesia mengalami sejumlah bencana alam pada 2018. Di tengah kejadian tersebut, ekonomi Indonesia mampu bertahan di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya gempa bumi melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Agustus 2018. Gempa tersebut berdampak besar. Ini dengan jumlah korban jiwa yang meninggal sekitar 563 jiwa, 1.300 orang terluka, dan 350 ribu orang kehilangan tempat tinggal karena kerusakan rumah. Gempa itu juga sebabkan kerusakan infrastruktur besar-besaran yang mencapai Rp 5 triliun.
Merespons hal tersebut, Sri Mulyani mulai melakukan sejumlah langkah dengan pembiayaan risiko bencana baru dan asuransi. Diumumkan pada Oktober 2018, langkah tersebut akan diberlakukan untuk gedung-gedung publik mulai 2019. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk melindungi masyarakat dan membantu mempercepat proses pemulihan.
Majalah keuangan di bawah Financiel Times itu, menilai di bawah sistem sebelumnya, Indonesia mengandalkan dana darurat sekitar Rp 3,1 triliun setiap tahun yang disisihkan dari anggaran untuk menutupi perbaikan setelah bencana alam.
Kementerian Keuangan sendiri mengalami tragedi ketika pegawai Kementerian Keuangan terbunuh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang pada Oktober 2018. Sri Mulyani bertemu dengan anggota keluarga penumpang dan berjanji kementerian akan memantau misi pencarian dan identifikasi para korban untuk membantu yang berduka.
Defisit Anggaran RI Rendah
Di tengah terjadinya bencana alam, Indonesia mampu mencatatkan kondisi makro ekonomi yang baik. Defisit produk domestik bruto (PDB) pada 2018 diperkirakan oleh the Banker sekitar 1,86 persen atau lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen.
Pada konferensi pers Rabu, 2 Januari 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir 2018 sebesar Rp 259,9 triliun atau 1,76 persen dari PDB.
Pada tahun-tahun mendatang, Indonesia berupaya meningkatkan posisinya di Asia sebagai pasar utama. Untuk meningkatkan pendapatan dan meransang pertumbuhan, Sri Mulyani membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan.
Salah satu tujuannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi 82,5 persen pada 2019. Peningkatan cukup besar dari 74 persen yang tercatat pada 2014. Untuk memfasilitas pertumbuhan tersebut, proses pembayaran akan disederhanakan dan jumlah lokasi tempat pembayaran akan meningkat.
Sri Mulyani juga mengumumkan untuk mengurangi birokrasi atau perizinan rumit, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia usai laporan Global Competitive ness 2017 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-41 dari 138 negara.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memangkas pajak untuk merangsang pertumbuhan dan mendukung perekonomian. Tarif pajak penghasilan dipotong untuk perusahaan kecil dan menengah. Sementara pajak digital akan dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri.
Pajak akan berdampak pada penyedia layanan “teknologi besar” karena perusahaan-perusahaan ini sering menghindari membayar pajak secara legal. Hal itu karena tidak memiliki kehadiran fisik di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan operasi yang lebih kompetitif.
Fasilitas pajak pada layanan ekspor Indonesia dikurangi menjadi tarif PPN 0 persen. Ini sebagai upaya meransang bisnis. Layanan yang tercakup dalam pengecualian, termasuk hukum, akuntansi dan teknologi informasi.
Perubahan pada sistem pajak merupakan bagian integral dari tujuan menteri keuangan untuk meningkatkan pendapatan 12,9 persen menjadi USD 146,5 miliar pada 2019. Ini seiring peningkatan pendapatan dari pajak diprediksi mewakili 80 persen dari target.
Advertisement
Menteri Keuangan Terbaik Lainnya
The Banker juga memberikan penghargaan terhadap menteri keuangan lainnya, antara lain dari Eropa, yaitu Menteri Keuangan Portugal Mario Centeno.
Selama satu tahun jabatannya sebagai Presiden Eurogroup dengan kepuasan yang baik. Hal ini seiring negosiasi maraton yang melibatkan para menteri keuangan zona euro pada awal Desember yang berakhir dengan reformasi paling signifikan terhadap mata uang tunggal euro sejak krisis utang. Centeno bersiap menghadapi tantangan kebijakan lebih besar pada 2019, yaitu terkait bank.
Dari Amerika, The Banker memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Chile Felipe Larrain. Hal ini seiring di tengah tahun bergejolak untuk politik dan keuangan di Amerika Latin, Chile tetap menjadi mercusuar untuk stabilitas.
The Banker juga memberikan penghargaan menteri keuangan terbaik kepada Moshe Kahlon, Menteri Keuangan Israel. Ia menjadi salah satu menteri keuangan terbaik di wilayah Timur Tengah.
Pertumbuhan ekonomi Israel berjalan baik. Tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai 3,4 persen pada 2017 ini didorong permintaan domestik yang sehat dan kuat. Hal itu berdasarkan Dana Moneter Internasional. Bank Dunia memperkirakan, ekonomi Israel tumbuh masing-masing 3,6 persen dan 3,5 persen pada 2018 dan 2019.
Hal itu didukung defisit anggaran sesuai target pemerintah 2,9 persen pada 2019. Utang publik juga turun menjadi 61 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2017.
Di wilayah Afrika, The Banker memberikan penghargaan terbaik kepada Menteri Keuangan Mesir, Mohammed Maait.
Program ambisius reformasi ekonomi Mesir terus mendapatkan pujian dari seluruh dunia.
Dalam beberapa tahun, Mesir memberlakukan sejumlah reformasi struktural yang paling luas dalam sejarah. Meski pun, ekonomi Mesir sempat mendapatkan beban seiring inflasi yang tinggi. Meski masa kerja singkat, Maait melanjutkan pekerjaan para pendahulunya untuk memastikan reformasi di Mesir tetap berada di jalur.
Hal itu pun membuahkan hasil dengan Mesir membukukan surplus anggaran primer pertama (yang tidak termasuk pembayaran bunga atas utang pemerintah) dalam 15 tahun pada Juli 2018. Ini karena pemangkasan subsidi bahan bakar dan listrik yang sulit.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
