Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Keberangkatan Anies guna menyerahkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk rehabilitasi pascagempa Lombok beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Mawardi menyebut, Anies berangkat ke Lombok, Kamis malam, 3 Januari 2019.
Advertisement
"Ke Lombok untuk penyerahan bantuan keuangan," kata Mawardi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan bantuan gempa Lombok sebesar Rp 19,2 milliar, untuk membangun sekolah di Lombok Utara. "Itu untuk bangun sekolah dari jenjang TK sampai SMP," ucapnya.
Selanjutnya, Rp 10 milliar untuk pembangunan sanitasi lingkungan, rehabilitasi pendidikan dan normalisasi jaringan air di Lombok Timur. Tak hanya itu, Mawardi menyebut PNS di Pemprov DKI Jakarta juga turut menyumbang sebesar Rp 4,4 milliar.
"Sumbangan PNS DKI untuk Lombok Utara, untuk bangun SMP 2 Tanjung dan fasilitasnya," jelasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun mengunggah kegiatannya di fitur instastory akun instagram @aniesbaswedan.
Dia menuliskan "Penyerahan Bantuan Pemprov @dkijakarta untuk Rehabilitasi Pasca Gempa - Pembangunan Sekolah, Sanitasi, dan Jaringan Air Bersih di Lombok,"
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pulihkan Infrastruktur
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial dengan 3 perusahaan kontraktor untuk merehabilitasi berbagai fasilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca terjadinya gempa bumi beberapa waktu lalu.
Ketiga kontraktor yang telah menjalin kontrak tersebut yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya (Persero).
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, kontrak ini berbeda dengan kontrak umumnya, di mana pekerjaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
"Sesuai dengan peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dapat dilakukan pekerjaan terlebih dahulu baru penandatanganan kontrak. Kontrak ini sebagai dasar pembayaran bukan pelaksanaan," jelas Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).
Pascagempa NTB, terdapat laporan 1.317 bangunan gedung yang rusak. Setelah dilakukan verifikasi, 545 unit sarana prasarana diperbaiki oleh Kementerian PUPR, dengan 267 unit di antaranya dengan penanganan bangunan sementara.
Dengan adanya kontrak ini, perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilaporkan akan dilanjutkan hingga bangunan permanen. Fasilitas yang ditangani antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas penunjang perekonomian.
Adapun nilai kontraknya yakni sebesar Rp 1,1 triliun dengan target penyelesaian Desember 2019. Namun diupayakan, pengerjaan dapat rampung lebih awal pada Juli 2019.
Advertisement
