Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar semua pihak tidak menggunakan politik identitas saat berkampenye. Menurut dia, politik identitas dapat memecah belah persatuan Indonesia.
"Politik identitas itu sebetulnya mengingkari Bhinneka Tunggal Ika kita. Maka kita imbau agar kita jauhi politik identitas. Karena kampanye ini bukan mengadu suku, agama, status sosial," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Advertisement
Wiranto meminta para capres-cawapres ataupun caleg peserta Pemilu berkompetensi dengan politik santun. Dia juga mengajak seluruh partai politik turut menyukseskan Pemilu dengan berkampanye secara sehat.
"Tapi adu kompetensi, adu kualitas pemimpin ini, kompetensinya, track record-nya, rekam jejaknya itu disampaikan ke publik untuk publik memilih pantas enggak ini menjadi pemimpin ke depan nanti," terang dia.
Wiranto mengatakan, penyebaran berita palsu atau hoaks juga harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Dia menilai hoaks dapat mengacaukan opini publik.
"Tadi kalau kita bicarakan lebih rinci, masalah hoaks, harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas," ucap Wiranto.
Jaga Stabilitas Keamanan
Sebelumya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pejabat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Karena kita memasuki tahun Pemilu, maka stabilitas keamanan, keterbtiban harus terus dijaga dengan baik," ujar Jokowi di Istana Negara.
Jokowi ingin penyelenggaran Pemilu 2019 ini sama berhasilnya dengan Pilkada Serentak 2018 lalu. Menurut dia, pemerintah berhasil menyelenggarakan Pilkada 2018 di 171 daerah dengan aman dan damai.
"Saya yakin dengan pengalaman yang ada, dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, InsyaAllah pemilu legislatif, Pemilu Presiden secara serentak tahun 2019 ini berlangsung dengan aman, damai dan demokratis," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
