Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah daerah diminta untuk berkontribusi dalam pemerataan kelistrikan dan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia, dengan mengalokasikan dana penyambungan gratis untuk masyarakat tidak mampu.
Hal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dengan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memasang listrik pada 2.100 rumah tangga tidak mampu.
Advertisement
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah terus mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) dengan membangun jaringan kelistrikan, serta memasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.
"Tetap melakukan pembangunan jaringan transmisi distribusi, bisa semua enggak? Saya rasa tidak bisa, yang lain pembangunan home solar sistem supaya rasio elektrifikasi tercapi," kata Menteri Jonan, di PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur (8/1/2018).
Menurut Menteri Jonan, pemerataan kelistrikan tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat dan PT PLN (Persero) saja, tetapi butuh kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan mengalokasikan dana penyambungan listrik gratis, untuk masyarakat yang belum tersambung listrik karena tidak mampu.
"Saya imbau di Jawa di Kabupaten, Provinsi yang APBD triliunan menyisihkan sebagian APBD, untuk penyambungan keluarga tidak mampu," tuturnya.
Menteri Jonan mengungkapkan, pemerataan kelistrikan atau rasio elektrifikasi 2018 sudah mencapai 98,3 persen, jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan 96 persen. Sedangkan tahun ini ditargetkan mencapai 99,9 persen.
"Kami semua di pemerintah dan juga PLN terutama sebagai operator mencoba rasio elektrifikasi 99,9 persen," tandasnya.
