Prabowo Geram Ada Pejabat Korupsi Bantuan untuk Korban Bencana

Memberantas praktik korupsi tersebut, kata Prabowo, menjadi pekerjaan berat untuk memperbaiki negara ke depan.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Jan 2019, 07:43 WIB
Capres Prabowo Subianto mengunjungi Palu. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan  pejabat pemerintah yang korupsi bantuan bencana alam. Dia geram program yang mestinya diperuntukkan membantu korban musibah malah diselewengkan.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu disaat saudara- saudara kita terkena musibah," ungkap Prabowo pada acara temu kader, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Selasa 8 Januari 2019.

Memberantas praktik korupsi tersebut, kata Prabowo, menjadi pekerjaan berat untuk memperbaiki negara ke depan. Untuk itu, dia bersama Sandiaga mengajak rakyat Indonesia berjuang menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan berat kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua. Kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua, tutur Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu memandang, negara sudah lama dikecewakan oleh para elite di Jakarta.

"Dan saya berpandangan bahwa elite di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau di bohongi lagi," ujar Prabowo.


Korupsi Bantuan Bencana

Seperti diketahui, praktik korupsi penanganan bencana alam kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan Anggota DPRD, Kepala Dinas dan pihak kontraktor.

Selain itu, adanya kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp 18 miliar.

Terbaru adalah Korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

 

Reporter: M Genantan

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya