Liputan6.com, Ottawa - Sebuah sumber terdekat dengan pemerintah Kanada mengatakan negara itu telah melakukan pertemuan secara diam-diam dengan para pejabat tinggi Korea Utara, pada musim gugur lalu.
Hal itu dilakukan untuk meyakinkan negara komunis di Semenanjung Korea untuk menghormati hak asasi manusia, dan meningkatkan komitmen terhadap denuklirisasi penuh.
Dikutip dari situs web CBC pada Rabu (9/1/2019), telah dikonfirmasi bahwa pada September lalu, lima orang delegasi dari Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) --nama resmi Korea Utara-- tiba di ibu kota Ottawa untuk serangkaian pertemuan dengan birokrat Kanada.
Seorang pejabat senior Kanada, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa pemerintahannya melakukan diskusi selama dua hari "untuk mendorong denuklirisasi dan menempatkan isu hak asasi manusia sebagai sorotan utama".
Baca Juga
Advertisement
Masih belum jelas bagaimana pertemuan itu pertama kali diusulkan atau diorganisir, tetapi sumber tersebut mengatakan para pejabat Kanada menyambut baik pembicaraan langsung dengan Korea Utara.
"Ini bukan peluang yang setiap saat bisa dimiliki oleh Kanada," tambah sumber itu.
Sementara komunikasi tingkat tinggi dengan pejabat Korea Utara jarang terjadi, sumber itu mengatakan Kanada tidak mengubah sikapnya terhadap rezim Kim Jong-un.
Juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Kanada, Guillaume Bérubé, mengkonfirmasi pertemuan itu, namun dengan cepat menegaskan bahwa hal tersebut tidak "mewakili perubahan dalam status hubungan diplomatik dengan Korea Utara".
"Dalam pandangan Kanada, Korea Utara harus menunjukkan kesediaannya untuk menindaklanjuti niat denuklirisasi," kata Bérubé.
Pada 2010, Kanada memperketat sanksi terhadap Korea Utara dan memberlakukan pembatasan baru pada kontak bilateral antara kedua negara, menyusul serangan torpedo terhadap kapal perang Korea Selatan, yang menewaskan 46 pelaut.
Sebuah tim penyelidik internasional --di dalamnya turut serta peran Kanada-- menyimpulkan bahwa torpedo itu berasal dari kapal selam Korea Utara.
Simak video pilihan berikut:
Kebijakan Campur Tangan Terbatas
Kebijakan campur tangan terbatas menyatakan bahwa Kanada hanya akan berurusan dengan Korea Utara pada masalah keamanan regional, hak asasi manusia, masalah kemanusiaan, hubungan antar-Korea dan masalah konsuler.
Konon, kunjungan delegasi Korea Utara ke Ottawa pada 2018 lalu direstui sekutu dekat Kanada, termasuk Amerika Serikat.
"Kami selalu berbicara dengan mitra dekat dan sekutu tentang pendekatan terpadu kami dalam memberikan tekanan pada Korea Utara," kata Bérubé, yang mengatakan bahwa isu denuklirisasi berpengaruh terhadap keamanan global.
Menurut James Trottier, seorang mantan diplomat yang memimpin empat misi Kanada ke Korea Utara, mengatakan bahwa Kanada perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un.
"Itu akan membuat kami sejajar dengan negara-negara yang berpikiran sama, dan memungkinkan kami memiliki penilaian langsung terhadap situasi di Korea Utara," katanya dalam sebuah wawancara dengan CBC News di Bangkok, Thailand.
Trottier juga mengatakan bahwa insiaitif tersebut akan kembali menempatkan Kanada dalam diskusi antar negara.
Namun, Trottier mengingatkan bahwa Kanada berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada pertemuan puncak terkait isu denuklirisasi di Semenanjung Korea, karena negara itu tidak memiliki kehadiran diplomatik di Pyongyang, maupun perwakilan yang mengunjungi Korea Utara secara teratur.
Advertisement
