Liputan6.com, Jakarta - Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya, Sitti Rohmi bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan progress rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.
Dalam laporannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan perlu fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana gempa NTB. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.
Advertisement
“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK.
Gubernur Zulkieflimansyah mencontohkan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan, sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.
Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.
Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.
"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," ucap dia.
Penanganan Gempa
Sebelumnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan serta usulan tindak lanjut.
Menko Puan mengungkapkan, dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar Rp 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 1,6 triliun.
Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) sebanyak 3.855 unit, RIKA (Rumah Instan Kayu) sebanyak 7.298 unit dan RIKO (Rumah Instan Konvensional) sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.
Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit. Rinciannya, Lombok Barat 585 unit, Kabupaten Lombok Tengah 518 unit, Kabupaten Lombok Timur 934 unit, Lombok Utara 1.003 unit, Mataram 448 unit, Sumbawa 467 unit Dan Sumbawa Barat sebanyak 41 unit rumah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan Huntap (hunian tetap) di NTB dapat berjalan cepat dan lancar.
Selain itu, JK juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
