5 Ucapan Fahri Hamzah yang Kontroversial

Pernyataan rada-rada bloon dari Fahri ini terlontar dalam diskusi dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti soal tujuh proyek DPR.

Saat itu, ia menjawab kritik dari Ray dan menjawab latar belakang soal tujuh proyek tersebut. Fahri lalu mengatakan, dalam sistem demokrasi masih terdapat celah orang yang tidak cerdas untuk menduduki kursi parlemen.

Berikut adalah sepenggal pernyataan Fahri yang beredar videonya dalam situs YouTube:

"Orang dalam demokrasi itu tidak dipilih karena disukai oleh pimpinan negara atau ditunjuk oleh presiden, tapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena dia cerdas, tapi rakyat suka dia, makanya kadang-kadang banyak orang juga datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada bloon begitu," ucap Fahri.

Pernyataan Fahri kemudian dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. MKD pun langsung memanggil Fahri dan memberikan dia sanksi ringan.

Kala itu, Fahri getol membela mantan Ketua DPR Setya Novanto. Pembelaan dilakukan Fahri sejak kasus Papa Minta Saham bergulir. Padahal sebelumnya, Fahri sudah diwanti-wanti PKS untuk tidak membela.

Fahri pun mengaku heran mendengar kabar jika terdapat rekaman percakapan antara pemimpin DPR berinisial SN dengan Direktur PT Freeport Indonesia.

"Saya belum dengar rekamannya, yang jelas saya kaget. Kok bisa ada perusahaan asing merekam pemimpin lembaga negara di Indonesia lalu dibocorkan menjadi opini publik, dan bekerja sama dengan seorang menteri untuk menggunakan data itu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 17 November 2015.

Dia juga mempertanyakan, siapa sebetulnya yang merekam dan menyampaikannya kepada Menteri ESDM kala itu, Sudirman Said.

"Saya tidak tahu apakah Pak Sudirman merekam langsung tapi kemudian setelah dia merekam dia umumkan ke publik dan dia bocorkan, saya tidak percaya kalau perusahaan asing melakukan hal itu, tidak masuk akal itu," tutur Fahri.

Ia menegaskan, meskipun telah beredar transkrip percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR dengan Direktur PT Freeport Indonesia, hal itu tidak bisa dijadikan dasar pembenaran.

"Saya ingin mendengar rekamannya dan saya terus terang luar biasa, kok bisa ada operasi seperti ini," ujar Fahri.

Dia menyayangkan langkah Freeport yang membuka percakapan di ruang tertutup ini, kemudian menjadikan DPR sasaran tembak.

Tak berhenti sampai disitu, Fahri kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang dinilai merendahkan kaum buruh. Hal itu berkaitan dengan komentarnya terhadap absensi anggota DPR pada 3 Juli 2015 lalu.

Saat wawancara dengan salah satu televisi nasional, Fahri mengomentari terkait banyaknya anggota Dewan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut. Dalam komentarnya, dia mencontohkan absensi anggota Dewan dengan buruh.

"Teori kehadiran di parlemen berbeda dengan di pabrik. Kehadiran di parlemen adalah voting right, hadir untuk mengambil keputusan, bukan seperti buruh pabrik yang hadir untuk menerima gaji," ucap Fahri.

Seorang netizen bernama Nurhayati asal Tangerang, Banten, menulis pernyataan berisi protes dan membuat petisi untuk menggalang tandatangan para netizen atau kaum buruh hingga 5.000 tanda tangan.

Petisi tersebut mendesak Fahri meminta maaf dan mencabut pernyataan yang dianggap merendahkan kaum buruh itu. Saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu malam, 4 Juli 2015, Fahri menyebut pernyataan dirinya terkait absensi anggota DPR berlaku umum. Tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu pihak, apalagi buruh.

"Saya bicara teori absensi yang berlaku universal di seluruh dunia. Bahwa perhitungan absensi bagi politisi di parlemen, murid sekolah, pegawai negeri, buruh, dan pekerja itu beda dasarnya," ujar Fahri.

Menurutnya, absensi untuk anggota Dewan berbeda dengan absensi di lembaga lain yang dijadikan sebagai dasar penilaian suatu hal. "Saya jelaskan bahwa absensi untuk anggota kongres atau senator atau DPR adalah dikaitkan dengan voting right (hak dalam pemungutan suara dan pengambilan keputusan)."

"Bukan dasar pengkajian seperti yang terjadi pada kelompok buruh dan pekerja. Atau sebagai dasar kelulusan naik kelas seperti di sekolah. Itu poinnya," pungkas Fahri.

Namun, Fahri Hamzah enggan menanggapi terkait desakan agar mencabut pernyataan atau meminta maaf kepada buruh.

Melalui akun Twitter pribadinya @fahrihamzah, Fahri mengatakan, janji Jokowi bahwa 1 Muharam akan dijadikan sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih menjadi presiden, tidak masuk akal. Hanya janji-janji kampanye.

"Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri pada Kamis 27 Juni 2014 lalu.

Akibatnya, Fahri dilaporkan oleh tim kampanye Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kami mendesak Fahri agar meminta maaf secara terbuka," kata ketua tim advokasi Mixil Munir di kantor Bawaslu, Senin, 30 Juni 2014.

Mixil juga berharap agar Bawaslu segera memanggil Fahri untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS ini akhirnya buka mulut terkait alasan berkicau 'sinting' terhadap janji Jokowi itu. Menurut dia, ucapan tersebut ia lontarkan karena seringnya Jokowi mengumbar janji.

"Saat jadi Gubernur DKI selama kampanye ada hampir 100 janji. Selama kampanye Pilpres juga hampir 100," kata Fahri dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa 1 Juli 2014.

Ia mengatakan, apa yang ditulisnya dalam Twitter hanya sebagai pengingat untuk calon presiden Jokowi.

"Iyalah. (Umbar janji) ini kan sudah sering diulang," tegas Fahri.

Selain itu, Fahri juga menyebut kata-kata 'bodoh' saat mengritik kebijakan Presiden Jokowi terkait pengurangan subsidi BBM pada Senin 1 September 2014.

"Katanya ada revolusi mental. Coba bikin sesuatu hebat dong. Kalau cuma cabut subsidi itu mah bukan revolusi mental. Langkah bodoh itu cabut subsidi untuk rakyat. Dikira ada ilmu, ternyata nggak ada ilmu," kata dia.

Fahri juga menyerang Jusuf Kalla atau JK. Ia melihat bila terjadi kenaikan harga BBM, JK sulit membendung emosi masyarakat seperti yang pernah dilakukannya dulu, ketika masih jadi wapres di era pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang dilupakan JK, dia tidak mendesain kenaikan BBM ini. Waktu dia naikkan BBM, posisi dia itu sebagai wapres. Dia bisa memberikan kompensasi memadai, sehingga beban masyarakat tertanggulangi. Nggak ada yang protes. Sekarang dia nggak ikut desain, yang desain Pak SBY," jelas Fahri.

Terakhir, Fahri juga pernah mengusung wacana pembubaran lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tidak boleh ada lembaga yang sangat kuat atau superbody. Karena, lembaga itu berpotensi tak bisa diawasi.

Usulan tersebut disampaikan Fahri dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK di gedung Nusantara III, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.

Kemudian, Fahri juga meminta penjelasan kepada KPK terkait pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran sekitar dua pekan sebelum rapat konsultasi oleh KPK.

"Saya cuma ingin menggarisbawahi, pemanggilan pimpinan Banggar itu sebagai pimpinan atau apa? Artinya KPK harus menjelaskan tujuan dan maksud pemanggilan itu," kata dia.

Fahri menanyakan hal tersebut antara lain, karena KPK memanggil keempat pemimpin itu secara kolektif ke KPK. Selain itu, mengapa pula KPK tidak mengizinkan pimpinan Banggar hadir dalam pertemuan tersebut.

"Ini berarti mereka merupakan tersangka. KPK kadang suka membuat aturan sendiri, entah itu berdasar KUHAP atau apalah," ucap Fahri.

Wacana Fahri pun menuai protes dari masyarakat luas. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif juga mengecam niat Fahri. Syafii mengatakan orang yang hendak membubarkan KPK adalah orang yang sedang oleng dan labil jiwanya.

Namun Fahri tak ingin berkomentar terlalu banyak terkait kecaman Buya tersebut. "Saya menghormati Pak Syafii. Tapi menurut saya, ya saya enggak enak menanggapinya," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2011.