Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan agar masyarakat lebih bijaksana tatkala menerima tawaran pekerjaan. Hal itu dilakukan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking.
Emil, sapaan akrabnya, meminta masyarakat waspada bila ada pihak yang menawarkan sejumlah gaji besar dan bekerja di luar wilayah Jawa Barat.
"Kalau ada orang-orang yang mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji fantastis dan di luar wilayahnya, harus curiga, harus cek," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 10 Januari 2019.
Baca Juga
Advertisement
Menurut Ridwan Kamil, pihak tak bertanggung jawab kerap mengiming-imingi tawaran gaji besar kepada para korban TPPO. Namun, kemudian para korban malah dipekerjakan di tempat hiburan malam.
"Misalnya menjadi pemandu lagu di tempat karaoke, secara tidak sadar mereka juga dipergunakan menjajakan seks," ujarnya.
Ridwan Kamil menambahkan, Pemprov Jabar terus fokus mengupayakan Jabar juara di setiap dimensi. Dari mulai urusan keluarga, peribadatan, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi penyebab munculnya kasus perdagangan orang.
"Kita kan sudah lihat masalah Jabar adalah ketimpangan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain," ucapnya.
Sejumlah program pun telah disiapkan untuk memperkuat ekonomi di Jabar. Misalnya Satu Perusahaan Satu Desa, Kredit Mesra hingga Desa Digital agar generasi milenial dapat dengan mudah melakukan aktivitas ekonomi.
"Diharapkan, tidak ada lagi ibu-ibu jadi TKW, tidak ada lagi anak-anak yang diimingi-imingi," katanya.
Untuk mencegah kasus TPPO ini, kata Ridwan Kamil, peran keluarga pun harus benar-benar kuat dan harmonis. Karena itu, pihaknya telah menggagas program Sekoper Cinta.
"Kita mulai yang di dalamnya kekuatan ketahanan keluarga. Jadi batin ada program. Harusnya anak-anak Jabar tidak lagi kebingungan," jelas Emil.
Selain itu, bila menemukan kejanggalan atau adanya potensi perdagangan orang, warga juga bisa melaporkannya lewat Jabar Quick Response. Hal tersebut sebagai upaya Ridwan Kamil memberikan perlindungan dan memajukan masyarakat di Jabar.
"Soal keluhan-keluhan ada program Jabar Quick Respons. Jadi hulunya lakukan pencegahan, ujungnya juga responsif," ujarnya.
Penurunan Angka Kasus
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur mencatat ada penurunan angka kasus TPPO di Jawa Barat pada tahun 2018 lalu.
Berdasarkan data perkembangan yang terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Jabar, tercatat berkurang lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2017.
Ia mengatakan sebanyak 57 kasus perdagangan orang terjadi di Jawa Barat pada 2017 lalu. "Pada 2018 yang terlayani ada 23 kasus. Hampir setengahnya ada penurunan," katanya.
Menurut Poppy, ada beberapa tantangan tatkala melakukan evakuasi atau penjemputan para korban perdagangan orang tersebut. Ia menjelaskan, pihaknya kerap kali dibantu kepolisian harus mengendap-endap ke lokasi para korban berada yang memang terisolasi.
"Pada saat pengalaman bawa korban di ujung pulau Bali di Buleleng, kendaraan kita dicegat dan sempat sport jantung meski sudah dikawal tim dari Polda, khawatir karena ada mafia yang tidak rela korban dibawa," paparnya.
Simak video pilihan berikut ini:
Advertisement
