Prabowo Sebut Aparat Tak Netral di Pidato Kebangsaan, TKN: Tuduhan Serius

Ace juga mengungkit pernyataan timses Prabowo-Sandiaga yang dinilai mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Jan 2019, 14:42 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberi sambutan dalam Pembekalan Relawan Prabowo-Sandiaga di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11). Para relawan juga dibekali bagaimana agar tampil menjadi pelopor kampanye damai. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai pidato kebangsaan yang disampaikan capres Prabowo Subianto seakan menuduh kerja TNI, Polri, dan intelejen negara tidak netral dalam penyelanggaran Pemilu 2019.

"Prabowo malam tadi seperti menuduh TNI, Polri dan intelijen tidak netral. Ini tuduhan serius yang sesungguhnya berbahaya," kata Ace dalan keterangan pers, Selasa (15/1/2019).

Ace mengungkit pernyataan timses Prabowo-Sandiaga yang tampak mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai dari masalah debat, sampai terakhir ancaman Prabowo mundur dari pencalonan pilpres.

Serangan sama, kata Ace, terlihat dari pidato semalam. Yakni, dengan menyerang netralitas dan profesionalisme TNI, Polri, dan intelijen. Dia mempertanyakan maksud tersebut merupakan cara Prabowo mendelegitimasi Pemilu.

"Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendelegitimasi pemilu sebagai cara merespon kekalahan? Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan," ujar Ace.

"Hal ini jelas manuver yang berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," tutupnya.

Prabowo menyinggung kerja intelijen dalam pidatonya di JCC Senayan, Senin (14/1). Dia menuding intelijen bekerja untuk mengintai orang-orang di sekelilingnya, mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan intel mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita," tuturnya.


Lembaga Pemerintahan yang Kuat dan Bersih

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1). Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang dengan memaparkan visi misi. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) 

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal lembaga pemerintahan yang kuat dan bersih sebagai modal memperbaiki kondisi bangsa.

"Kita perlu hakim yang unggul dan jujur. Kita perlu jaksa yang unggul dan jujur. Kita perlu polisi yang unggul dan jujur," katanya saat menyampaikan pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1) malam.

Selain itu, menurut Prabowo, dari sisi intelijen juga diperlukan yang unggul dan setia pada bangsa dan rakyat. Jangan sampai intelijen dipakai penguasa untuk kepentingan tertentu.

"Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan intel mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita," tuturnya.

Sambil guyon, Prabowo mengatakan, "kalau mau inteli mantan Pangkostrad. Enggak apa-apa," disambut riuh tepuk tangan para pendukung.

Seperti diketahui, di era Orde Baru Prabowo sempat menjabat menjadi Pangkostrad dengan tiga bintang di pundaknya. Jabatan itu dicopot ketika Presiden BJ Habibie menggantikan mertuanya, Soeharto yang mundur karena desakan rakyat.

Reporter: Ahda Baihaqy

 

Saksikan video pilihan di bawah ini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya