Liputan6.com, Jakarta - Isu banyaknya tenaga kerja asing (TKA) asal China membanjiri lapangan kerja di Indonesia menjadi salah satu yang ramai dihembuskan jelang Pilpres 2019.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menilai isu itu sudah melenceng dari substasi permasalahan dan menjadi komoditas politik.
Advertisement
"Itu sengaja diembuskan untuk membangkitkan emosi. Investasi Jepang besar, Korea besar, AS sangat besar, tapi untuk bangun emosi. Digulirkan seakan-akan terjadi banjir TKA dari China," ucap Moeldoko saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Dia mengakui jumlah TKA asal China memang cukup banyak di Indonesia. Namun demikian, tidak hanya TKA China, tenaga kerja dari negara lain juga ada.
Sayangnya, kata Moedoko, isu soal tenaga kerja asing China ini menjadi komoditas politik jelang Pilpres 2019.
"Sebenrnya isu TKA ini lebih kepada masalah skill, tapi kemudian dibawa ke emosi. Padahal masuknya TKA itu juga dibarengi dengan adanya ToT (transfer of technology),” kata dia.
Sebelumnya, marak isu TKA China kembali merebak. salah satunya di di kawasan industri Morowali. Bupati Morowali, Taslim mengatakan, pihaknya telah bergerak cepat dalam upaya menangkal isu tersebut.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Beri Kesempatan Warga Lokal
Berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), total tenaga kerja di kawasan tersebut sebanyak 30.085 orang.
Dari jumlah tersebut hanya 3.000 tenaga kerja asing yang berasal dari China.
"Jadi kemarin kami sudah sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang kita lihat 3.000 itu. Kemudian juga, isu yang selama ini kami berusaha meng-counter secepatnya," kata dia, saat ditemui, di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, seperti ditulis Sabtu (12/1/2019).
Koordinasi dengan pihak perusahaan pun terus dilakukan agar pihaknya dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi timbulnya isu-isu miring di masyarakat.
"Saya minta kepada PT (perusahaan) agar memberikan kesempatan bagi masyarakat kabupaten Morowali untuk dijadikan tenaga kerja yang mengacu pada persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.
Advertisement
