Debat Jokowi Vs Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama.

oleh Arthur Gideon diperbarui 17 Jan 2019, 21:49 WIB
Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pertama. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," kata Prabowo.

Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). "Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar," jelas Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya