Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 menjalankan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
Dalam salah satu sesi debat tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga uno mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin mengenai cara meningkatkan investasi.
Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat bnisnis di Indonesia terutama untuk usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.
Menjabat pertanyaan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa saat ini semua usaha atau bisnis mendapat kepastian hukum untuk mengembangkan usaha atau investasi di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Ia pun meminta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjajal layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).
Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini tujuannya ingin menciptakan kesederhanaan dalam pelayanan, termasuk pelayanan izin investasi.
Sebelum ada OSS, untuk mengurus izin perlu berbulan-bulan. namun dengan adanya OSS ini hanya cukup dua jam saja.
"Jika Pak Prabowo dan Pak Sandi mau berusaha datang ke OSS, tunggu 2 jam izin-izinnya keluar dan bapak bisa mulai usaha," kata Jokowi.
Dengan memperbaiki layanan urus izin investasi, Jokowi yakin hal itu bisa meredam potensi adanya korupsi.
"Ini yang kami lakukan memperbaiki sistem menyederhanakan sistem, sehingga tidak ada korupsi. Ada manajemen kontroling yang baik di situ," tegasnya.
Debat Jokowi Vs Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil
Sebelumnya, dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.
Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.
"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," kata Prabowo.
Namun hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). "Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar," jelas Jokowi.
Advertisement
