Liputan6.com, Garut - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kaget dengan penjelasan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima digunakan untuk membayar studi tur.
"Apa studi tur? Itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu," kata Jokowi dalam sambutan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).
Advertisement
Menurut Jokowi, bantuan PKH bagi seluruh KPM harus diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, pemenuhan gizi anak dan ibu, serta modal usaha peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Ambil uang itu sesuai dengan kebutuhan yang sangat bermanfaat," ujarnya mengingatkan.
Saat ini, kata Jokowi, jumlah bantuan PKH mengalami kenaikan drastis dibanding sebelumnya. Rata-rata tiap KPM menerima bantuan hampir dua kali lipat dibanding semua.
"Ada yang dapat Rp 3,6 juta, ada Rp 1,7 juta, ada yang Rp 2 juta, namun semuanya naik signifikan," ujar dia.
Salah satu KPM, Mimah Juariyah dari Kecamatan Karangpawitan, mengaku jika uang bantuan yang diberikan pemerintah, akan digunakan untuk pendidikan pendidikan ketiga anaknya.
"Anak saya dua di SMA, satu di SD, mau beli seragam sekokah, buku dan lainnya," ujar dia.
Jumlah Penerima PKH di Garut
Sementara Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk tahun ini Jawa Barat mendapatkan alokasi bantuan PKH dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,1 triliun.
Angka ini naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya sebesar Rp 2,8 triliun. "Bantuan untuk Jawa Barat ini terbesar ketiga nasional," ujar dia.
Khusus di Garut, total penerima bantuan PKH dari pemerintah mencapai 148 ribu jiwa, dengan jumlah anggaran hingga Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk pencairan tahap pertama, total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 2,7 miliar.
"Dengan adanya bantuan ini, kami harapkan angka kemiskinan terus turun," ujarnya.
Agus menambahkan, tahun ini total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah lulus dari pemberian program PKH mencapai 621 ribu jiwa dari total KPM sebesar 10 juta jiwa.
Namun, dengan adanya peningkatan anggaran yang disuntikan pemerintah tahun ini, lembaganya menargetkan kelulusan KPM mencapai 900 ribu atau 9 persen dari total penerima yang dengan tahun lalu.
"Kami optimis terlampaui, apalagi setelah penerapan sistem online untuk mempermudah bantuan sosial PKH di daerah terpencil," kata dia. (Jayadi Supriadin)
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
