Pro-Kontra KLB Menggema di Arena Kongres PSSI

Muncul pro dan kontra penyelenggaran KLB setelah Edy Rahmayadi mundur sebagai ketua umum PSSI.

oleh Dewi Divianta diperbarui 20 Jan 2019, 18:30 WIB
Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta Uden Kusuma Wijaya. (Liputan6.com/Dewi Divianta)

Liputan6.com, Nusa Dua - Usai Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI, muncul pro dan kontra penyelenggaraan KLB (Kongres Luar Biasa). Beberapa pemilik suara menyuarakan KLB digelar dalam waktu dekat.

Salah satunya datang dari Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta Uden Kusuma Wijaya. Dia menilai KLB harus segera digelar demi pembaruan di tubuh federasi tertinggi sepak bola Indonesia itu.

"Saya kira itu harus diajukan demi pembaruan PSSI. Tidak ada jalan ke luar lain," kata Uden di sela-sela Kongres Tahunan PSSI di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019).

Bukan tanpa alasan Uden menyatakan demikian. Sebab, PSSI tengah dalam situasi darurat di mana para pentingginya di jajaran Komite Eksekutif terjerat kasus hukum pengaturan skor. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.


Sosok Berkompeten

Demo di Kongres PSSI (Liputan6.com/Dewi Divianta)

Uden berharap dengan disegerakannya KLB, PSSI bisa menemukan sosok berkompeten untuk memimpin roda organisasi. "Saya rasa pilihan paling rasional adalah mengganti anggota Komite Eksekutif PSSI. Jangan memercayakan organisasi kepada orang-orang lama yang kita tahu terlibat dalam masalah hukum. Biarkan mereka menyelesaikan persoalannya," tutur Uden.

Meski begitu, tak semua pemilik suara sependapat dengan Uden. Wakil Ketua Asprov PSSI Papua Rocky Bebena lebih memilih memberikan keleluasaan waktu kepada jajaran pengurus PSSI saat ini untuk menyelesaikan tugasnya hingga batas yang ditentukan.


Sesuai Statuta

Rocky menilai apa yang terjadi setelah pengunduran diri Edy Rahmayadi sudah sesuai dengan statuta PSSI. "Kita hanya merujuk pada statuta. Jika ketua mengundurkan diri, maka yang melanjutkan tongkat kepemimpinan itu adalah anggota Exco, dalam hal ini wakil ketua umum," ucap Rocky.

Apalagi, saat ini situasi dianggap tidak memungkinkan untuk menggelar KLB lantaran Indonesia memiliki hajatan besar yakni Pemilu 2019 pada April mendatang. "Harus juga diingat, jika ingin menggelar KLB, waktu dan situasinya tidak tepat, karena bersamaan dengan musim politik," katanya.

"Agenda negara itu jauh lebih penting dibanding KLB. Lagi pula akan menguras tenaga, menguras pikiran dan lain-lain, selain masyarakat sedang menyiapkan diri menghadapi pilpres," tutup Rocky.

Saksikan video pilihan berikut ini

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya