Perantara Suap APBN-P Eka Kamaluddin Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara

Liputan6.com, Jakarta - Perantara dalam suap APBN Perubahan 2018, Eka Kamaluddin dituntut hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara oleh JPU KPK.

Eka didakwa menjadi perantara suap untuk Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono dan pegawai Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Dia didakwa secara bersama-sama menerima suap sebesar Rp 3,6 miliar terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN Perubahan 2018.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Kamaluddin berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan," kata JPU KPK, Taufiq Ibnugroho dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (21/1/2019).

Taufiq menyampaikan Eka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a, UU Nomor 31 Tahun 1999.

Selain itu, Eka juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 158 juta selambat-lambatnya sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun," kata Taufiq.

JPU juga menguraikan hal-hal yang memberatkan terdakwa Eka Kamaluddin yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. JPU menilai akibat perbuatannya, terdakwa secara tidak langsung merugikan masyarakat pengguna infrastruktur.