Sosialisasikan Pemilu 2019, KPU Ternate Manfaatkan Relawan Demokrasi

KPU membentuk tim khusus untuk memantau relawan demokrasi untuk Pemilu 2019 itu sekaligus melakukan evaluasi setiap minggu atas pelaksanaan tugas masing-masing.

oleh Liputan6.comDevira Prastiwi diperbarui 22 Jan 2019, 16:31 WIB
Warga melakukan pendaftaran daftar pemilih tetap (DPT) di kawasan Car Free Day, Jakarta, Minggu (21/10). Di pos pendaftaran ini warga juga dapat mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam DPT Pemilu 2019 atau belum. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Ternate - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, Maluku Utara atau Malut memanfaatkan relawan demokrasi untuk memaksimalkan sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) kepada masyarakat di daerah ini.

"Ada 55 relawan demokrasi yang direkrut untuk sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019 tersebut, yang akan bertugas mulai Februari hingga hari pemungutan suara," ujar Ketua KPU Ternate Ismit Sahupala, seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, para relawan demokrasi tersebut akan menyosialisasikan tahapan pelaksanaan Pemilu, hari H pemungutan suara, jumlah surat suara yang akan dicoblos pada pemungutan suara, serta berbagai ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu, seperti larangan menerima politik uang.

"Selain itu, para relawan demokrasi juga akan mendorong masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilih pada 17 April 2019 sesuai dengan hati nurani, sehingga partisipasi pemilih pada 2019 meningkat," ucapnya.

Ismit mengatakan, KPU membentuk tim khusus untuk memantau mereka sekaligus melakukan evaluasi setiap minggu atas pelaksanaan tugas masing-masing.

Hal ini dilakukan jika ada kemungkinan para relawan demokrasi tersebut selain menyosialisasikan Pemilu 2019 secara diam-diam mengampanyekan caleg atau capres/cawapres tertentu.

Namun demikian, kata dia, KPU Ternate mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan ke KPU jika mengetahui ada relawan demokrasi untuk Pemilu 2019 yang aktif mengampanyekan caleg atau capres/cawapres tertentu.

"Dan jika memang terbukti (melakukan kampanye diam-diam) pasti akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Ismit.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Libatkan Berbagai Pihak

Kesibukan petugas PPS Kelurahan Menteng saat mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu (17/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). (Merdeka.com/Imam Buhori)

Ismit menambahkan, untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019, KPU Ternate juga melibatkan berbagai pihak terkait lainnya mengingat pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan yang pertama kali secara serentak antara Pileg dan Pilpres.

Relawan demokrasi tersebut direkrut dari sedikitnya 11 segmentasi masyarakat, antara lain pemilih pemula, pemuda, perempuan, tokoh agama dan disabilitas yang akan ditempatkan di seluruh wilayah di Ternate, termasuk di tiga terluar yakni Pulau Hiri, Pulau Moti, dan Pulau Batang Dua.

KPU Ternate mengharapkan angka partisipasi pemilih di daerah yang berpenduduk 200 ribu jiwa lebih, yang pada pileg dan pilpres 2014 hanya berkisar 70 persen, pada Pemilu 2019 dapat mencapai di atas 75 persen.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya