Liputan6.com, Washington DC - Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memulangkan sebagian pencari suaka ke Meksiko.
Otoritas AS menyampaikan bahwa satu kelompok imigran pertama akan dikembalikan ke kota perbatasan Meksiko, Tijuana, pada Jumat 25 Januari 2019. Demikian sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (25/1/2019).
Identitas, khususnya terkait kewarganegaaran imigran yang akan dikembalikan, tidak disebutkan oleh juru bicara kepresidenan.
Baca Juga
Advertisement
Sebetulnya, tindakan ini adalah tindak lanjut dari kebijakan Presiden Trump yang disampaikan pada 20 Desember 2018 silam.
Dalam kesempatan itu, Trump menyampaikan bahwa ia akan meminta imigran non-Meksiko untuk menunggu di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan hingga permintaan suaka diputuskan oleh pemerintah AS.
Sikap Trump terkait imigrasi beberapa kali mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Awal pekan ini, the Souther Poverty Law Center, sebuah organisasi kemanusiaan, bersama dengan beberapa organisasi lain menuduh Trump telah memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan. Trump dituduh telah menggunakan anak-anak sebagai umpan, demi menangkap imigran yang ilegal.
Pemerintah Donald Trump sendiri menerapkan kebijakan "Zero Tolerance". Ia akan menahan semua migran ilegal atau yang terlibat dalam tindak kriminal. Trump tidak akan memberikan toleransi, meskipun imigran tersebut datang bersama dengan anak-anak sekalipun.
Saksikan video berikut:
Tanggapan Meksiko
Masih belum jelas bagaimana Meksiko akan membuat kebijakan khusus, sebagai respons atas hal ini. Mengingat, Meksiko akan menjadi tuan rumah 'sementara', bagi ribuan imigran. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, sebanyak 800.000 kasus masih berada di pengadilan imigrasi AS.
Dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan oleh kedua negara, Meksiko mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperbolehkan siapapun yang membawa ancaman, tinggal di dalam teritori Meksiko.
Terkait dengan fasilitas bagi para imigran di perbatasan, pada November2018, Kementerian Dalam Negeri Meksiko membantah telah mencapai kesepakatan dengan AS.
Meskipun demikian, presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, dikabarkan oleh surat kabar Washington Post pada November silam, telah menyetujui skema "Stay in Mexico" tersebut.
Skema yang dimaksud kemudian dijelaskan oleh Zoé Robledo, wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri Meksiko, hanya akan merujuk kepada pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya karena masalah keamanan atau kekerasan.
Advertisement
