Seperti KPPU, YLKI Juga Menduga Adanya Kartel Harga Tiket Pesawat

Dugaan adanya kartel tersebut menguat ketika industri penerbangan secara bersama-sama melakukan konferensi pers terkait penurunan harga tiket beberapa waktu lalu.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Jan 2019, 17:46 WIB
Ilustrasi tiket pesawat (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, untuk membongkar dugaan kartel harga tiket pesawat di industri penerbangan nasional.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan bahwa pihaknya juga menduga adanya praktik kartel (price-fixing). "Saya kira dugaan itu sah dan cukup absah," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Dugaan adanya kartel tersebut menguat ketika industri penerbangan secara bersama-sama melakukan konferensi pers terkait penurunan harga tiket pesawat beberapa waktu lalu.

"Pertama itu bisa ditengarai dengan mereka jumpa pers bersama menurunkan bersama berarti ada dugaan itu," ujarnya.

"Sebenarnya dalam dunia usaha, itu kan tabu masing-masing bicara soal tarif masing-masing bicara soal area bisnisnya dan tabu bicara soal struktur cost-nya, tapi kenapa mereka bicara itu bersama. Ini kan aneh bin ajaib. Artinya dugaan terhadap praktik tidak sehat itu sangat tinggi," imbuhnya.

Menurut dia, meskipun kenaikan tarif yang dilakukan belum menyentuh tarif batas atas (TBA), tapi aksi 'konferensi pers bersama' dapat saja menimbulkan kesan negatif.

"Walaupun mereka belum menyundul tarif batas atas atau TBA. Menyundul atau tidak fenomena ke arah sana sangat besar. Sebenarnya mereka melakukan jumpa pers bersama itu suatu blunder karena tidak boleh bicara tarif secara bersama-sama itu," tegasnya.

Meskipun demikian, Tulus mengatakan bahwa hasil final tentu berada di tangan KPPU yang saat ini sedang menyelidiki dugaan tersebut.

"Saya kira nanti kompetensi KPPU untuk itu. Tapi kita menduga memang itu itu ada kartel atau oligopoli, karena dua lini Perusahaan besar memutuskan tarif secara bersama-sama," tandasnya.


Menko Darmin Pastikan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Bakal Dongkrak Inflasi

Seorang penumpang menunjukkan boarding pass penerbangan MH370, sebelum Malaysia Airlines menarik nomor tersebut sehubungan dengan penumpang dan awak pesawat MH370 yang hilang. (Source: AP)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat dalam beberapa waktu belakangan akan menyumbang kenaikan inflasi Januari 2019. Meski demikian, kenaikan belum akan berdampak besar kepada inflasi tahunan.

"Tentu akan ada pengaruhnya. Tetapi, inflasi itu bukan suatu yang statis. Pada saat kita sudah melihat ada kenaikan, buru-buru dikoreksi itu enggak akan kelihatan dampaknya secara ini," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Darmin melanjutkan, selama empat tahun terakhir ada tiga hal yang memberi dampak terhadap inflasi. Pertama harga pangan, kedua fluktuasi harga tiket transportasi, dan ketiga pendidikan.

"Selama empat lima tahun terakhir, inflasi kita itu bukan lagi memang pangan masih tinggi berpengaruh, tetapi selain itu dia perhubungan (tiket pesawat) baru setelah itu pendidikan. Tiga itu saja," jelasnya.

"Tapi dia (tiket pesawat) bukan nomor satu. Kadang-kadang pada bulan tertentu dia bisa nomor satu, misalnya Lebaran dan habis Lebaran, Natal dan Tahun Baru itu bisa," sambungnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah melakukan kebijakan pembatasan tarif atas dan tarif bawah. Namun, pada masa-masa tertentu, ada kenaikan drastis yang menggunakan tarif batas atas.

"Memang suka dimainkannya begini, di hari biasa dia main di sekitar tarif bawah, setelah itu peak season dia naik ke tarif atas. Di lapangan, akan terasa naiknya banyak. Tapi dia (maskapai) akan bilang aku kan enggak melanggar tetap di dalam range tarif, tapi memang agak besar nih range-nya," jelasnya.

Lebih lanjut, Darmin belum dapat memprediksi berapa sumbangsih kenaikan harga tiket pesawat terhadap inflasi Januari. Pihaknya akan menunggu rilis resmi yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Wah, saya enggak tahu berapa harganya, tarifnya berapa masing-masing. Itu nanti akan ada di datanya BPS setiap bulan itu ada. Jadi, jangan tanya sekarang. Awal bulan depan," ucapnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya