Liputan6.com, Jenewa - Kelompok separatis Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan mengklaim telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Badan HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.
Ketua ULMWP Benny Wenda mengatakan kepada Reuters di Jenewa --kota markas Dewan HAM-- bahwa dirinya juga berharap PBB dapat mengirim misi tim pencari fakta ke Papua untuk memperkuat dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda kepada Reuters, setelah mengaku bertemu dengan Dewan HAM PBB di Jenewa, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (28/1/2019).
Baca Juga
Advertisement
"Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh."
Benny menambahkan bahwa orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul, dan satu-satunya cara agar mereka didengar adalah melalui petisi itu.
Ketua ULMWP itu juga mengklaim bahwa ia telah berbicara dengan Bachelet "terkait situasi di Nduga" --mereferensi kasus penembakan kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya-- dan melontarkan tuduhan bahwa TNI punya andil dalam insiden itu, Reuters melaporkan.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cendrawasih, Kolonel (INF) Muhammad Aidi menolak tuduhan Benny.
"(Dia) tidak punya bukti atas tuduhannya. Organisasi Papua Merdeka (OPM)-lah yang membunuhnya," kata Kolonel Aidi pada 27 Januari 2019 seperti dikutip dari Channel News Asia.
Bulan lalu, sayap militan OPM, Tentara Pembebasan Papua Barat, menyatakan bertanggungjawab atas pembantaian yang menewaskan 31 pekerja Istaka Karya.
Saat ini Liputan6.com tengah mengonfirmasi kabar ini ke Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hassan Kleib.
Bukan Kali Pertama
Ini bukan kali pertama Ketua ULMWP Benny Wenda mengklaim telah mengirim petisi seputar Papua ke PBB. Ia pernah melakukan hal serupa pada 2017 silam, mengirim petisi referendum kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24).
Namun, komite membantah pernah menerima petisi dari ULMWP.
"Saya maupun Sekretariat Komite C-24 tidak pernah menerima secara formal maupun informal petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Ketua Komite Rafael Ramirez dalam keterangan tertulis pada Jumat 29 September 2017, mereferensi surat kabar Inggris The Guardian yang merilis pemberitaan pertama tersebut dengan mengutip pernyataan Benny.
Simak video pilihan berikut:
