Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi mengakui jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) patut diacungi jempol atas keberhasilannya melakukan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
Hal ini dia sampaikan dalam acara peluncuran buku 'Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (28/1/2019). "Wajib dikasih acungan jempol. Karena semua ini tergantung Presiden di Indonesia," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dalam buku yang ditulis Ferdi Hasiman ini, diketahui bahwa salah satu hambatan divestasi 51 persen saham Freeport adalah PP No 77/2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
PP No 77/2014 yang merupakan revisi terhadap PP No 24/2012 tersebut menyatakan bahwa perusahaan tambang yang sudah membangun hulu-hilir (membangun smelter), seperti PT Vale Indonesia dan PT Weda Bay Nickel (Eramet) hanya melepas 40 persen saham ke pihak nasional.
Sementara perusahaan yang sudah membangun hulu-hilir hingga tambang underground, seperti Freeport hanya melepaskan 30 persen saham ke pihak dalam negeri. Karena itu, keinginan Indonesia agar Freeport mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional jelas terhambat oleh aturan ini.
"Itu kuat itu Freeport. Akhirnya kita harus kompromi. Kalau udah keluar dan dipegang Freeport kita bisa kalah di arbitrase internasional," jelas dia.
Pemerintah Jokowi kemudian mengeluarkan PP No 1/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Aturan ini yang kemudian mengharuskan Freeport mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan syarat pajak naildown, pembangunan smelter dan mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional.
"Harusnya CEO dari negara ini memiliki visi dan keberanian. Keberanian seperti oke you boleh investasi, silakan, tapi term and condition-nya seperti ini," ungkap dia.
"Kalau untuk Freeport saya harus acungi jempol. Obyektif, independen. Karena terbukti berapa Presiden juga tidak mampu," dia menandaskan.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
Menteri Jonan Ungkap Dua Kunci Sukses Negosiasi dengan Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan membocorkan dua hal yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam negosiasi dengan Freeport beberapa waktu lalu.
"Yang paling penting itu bagaimana kita melakukan negosiasi dengan Freeport McMoran itu secara fair, itu yang pertama," kata Jonan seperti dikutip dari keterangan resminya, Minggu (20/1/2019).
Dia mengaku ketika melakukan proses negosiasi dengan Freeport tidak ada trik khusus. Hal yang terpenting adalah tidak mempunyai agenda lain di belakang ketika proses negosiasi panjang berlangsung. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyerahkan proses negosiasi sepenuhnya kepada para Menteri terkait.
"Pak Presiden, ini kalau CEO-nya Freeport McMoran mau menghadap Bapak bagaimana? Beliau (Presiden) bilang, sudah menteri saja yang tangani, nanti kalau sudah selesai baru ke saya," imbuh Jonan.
Kemudian, kunci keberhasilan kedua adalah bagaimana menempatkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dengan baik dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.
"Tim yang ditunjuk bukan hanya saya, jadi ada Menteri Keuangan, BUMN, dan KLHK. Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada pikiran punya agenda lain," jelasnya.
Selain itu, Menteri Jonan juga menceritakan bahwa kesungguhan bernegosiasi juga ditunjukkan Freeport. Di mana CEO Freeport Richard Adkerson, selama proses negosiasi terhitung terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia hingga 12 kali.
"Padahal usianya lebih dari 70 tahun, jadi negosiasinya tiap 1,5 bulan dia ke sini. Berarti sampai 12 atau mungkin 14 kali, berarti serius. Kalau kita kenalan sama teman, kalau tidak serius tidak didatengin lagi. Sebenarnya itu negosiasi itu kalau tidak mau ketemu, agak susah," pungkasnya.
Seperti diketahui, Indonesia resmi memiliki saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia setelah proses panjang yang telah dilalui. Hal ini usai PT Inalum telah melunasi pembayaran 51,2 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Saya telah menerima laporan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini. Ini juga merupakan momen bersejarah setelah freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12).
Tonton Video Menarik Ini:
Advertisement
