Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Rapat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga inflasi atau tingkat harga konsumen (IHK) sepanjang 2019.
"Semuanya, kan enggak bisa satu-satusama seperti kami jaga volatile food-nya kemudian administer price juga dijaga. Ini enggak sesaat. Kami bicara satu tahun realisasi 2018, bagaimana yang terjadi kemudian 2019," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Advertisement
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Agusman Bank Indonesia mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga agar inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5±1 persen pada tahun 2019.
Pertama, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5 persen.
Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.
"Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi," jelas Agusman.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Selanjutnya
Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.
"Ke depan, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna terus membawa inflasi dalam tren menurun dalam kisaran 3±1% pada 2020 dan 2021 sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif," jelasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Lalu, hadir juga Direktur Utama Perum Bulog, Kepala Badan Pusat Statistik serta para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Advertisement
