Liputan6.com, Jakarta - Semua kendaraan yang dirakit dan diimpor secara lokal yang dijual di Thailand sudah harus memenuhi standar Euro5 pada 2021. Sedangkan untuk kendaraan listrik, baik hibrida maupun plug-in harus memenuhi standar emisi Euro6.
Melansir BangkokPost, Senin (4/2/2019), Kantor Ekonomi Industri (OIE) Thailand, telah memberikan perintah produsen mobil dan importir kendaraan untuk mulai bekerja membuat mobil dengan persyaratan tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat partikel asap dan PM2.5 di Negeri Gajah Putih tersebut.
Saat ini, mobil penumpang atau pikap yang dirakit secara lokal di Thailand sudah memenuhi standar emisi Euro4. Namun, sebanyak 27 mobil ramah lingkungan telah ditetapkan untuk mengikuti peraturan Euro5.
Selain itu, untuk mobil konvensional, sudah sebanyak 11 model kendaraan berukuran sedang dan besar buatan Thailand sudah memenuhi standar Euro5, seperti halnya dengan 19 mobil penumpang impor, dan 84 model impor dengan standar emisi Euro6.
Sedangkan untuk bus dan truk bertenaga diesel di Thailand yang masih standar emisi Euro3.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Selanjutnya
Menurut Direktur Jenderal OIE, Nattapol Rangsitpol, agensi telah menyerukan peningkatan ke Euro5, tetapi banyak perusahaan mobil menolaknya. Pasalnya, dengan peraturan tersebut bakal menelan biaya sekitar 15 ribu sampai 20 ribu baht per mobil.
"Kami sudah memperkirakan biaya tambahan dan itu tidak akan setinggi yang disebutkan produsen," katanya.
Lanjut Nattapol, walaupun OIE belum menerima tanggapan positif dari para pembuat mobil tentang peralihan ke Euro5 namun karena sentimental pasar, setiap produsen yang memperkenalkan model baru, sudah menggunakan standar emisi Euro5 dan bukan Euro4.
"Saya pikir sudah waktunya bagi semua lembaga terkait di negara ini untuk mengubah kebijakan lingkungan mereka, dan standar Euro5 dan 6 harus diberlakukan dalam satu hingga dua tahun. Thailand tidak bisa jatuh 14-15 tahun di belakang Eropa, dan setiap pemangku kepentingan di negara itu harus membantu, bahkan jika awalnya akan ada biaya tinggi," pungkasnya.
Advertisement
