Liputan6.com, Jakarta - Ribuan pekerja PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) hari ini menyatakan tuntutannya di depan gedung Kementerian BUMN.
Polemik para pekerja Pos Indonesia ini tampaknya sudah sampai di telinga Menteri BUMN Rini Soemarno. Mengenai kasus ini, Kementerian BUMN mengaku akan mengevaluasi kinerja perusahaan.
Baca Juga
Advertisement
"Soal Pos, kita tampung masukannya dan kita evaluasi, utamanya bisnis dan kinerja perusahaan, termasuk ke depannya," kata Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (6/2/2019).
Harry menjamin, sampai hari ini persoalan gaji yang sebelumnya menjadi bagian dari tuntutan pekerja Pos Indonesia sudah terbayarkan.
"Kalau soal kinerja direksinya, itu kan memang sudah menjadi agenda tiap tahun. Tanpa ada kasus ini tetap kita evaluasi," tegasnya.
Ssbelumnya, ribuan pegawai PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) hari ini mengadakan longmars dari Kantor Pos Indonesia di Lapangan Banteng menuju Gedung Kementerian BUMN.
Aksi ini dilakukan untuk meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno mengevaluasi kinerja jajaran direksi demi menyelamatkan Pos Indonesia dari masalah yang dihadapinya.
"Saat ini kita ada 1.000 orang yang sedang lakukan orasi, dan kita sedang berjalan menuju Kemeterian BUMN," kata salah satu koordinator SPPIKB, Wahab, ketika dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (6/2/2019).
Ribuan pekerja ini dijelaskan Wahab berasal dari pegawai Pos Indonesia di sekitar Jabodetabek kurang lebih 500 orang dan di luar wilayah itu juga sekitar 500 orang.
Kementerian BUMN Tanggapi Tuntutan Pekerja PT Pos Indonesia
Kementerian BUMN akhirnya menerima 11 orang perwakilan pekerja PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan kantor Menteri BUMN Rini Soemarno sejak pagi tadi.
Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan. Mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.
"Dari pertemuan tadi sudah kita terima, ini sebagai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka. Dan kita sudah terima aspirasinya dan akan kita laporkan ke atasan," kata Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Mahmud di Kementerian BUMN, Rabu (6/2/2019).
Menanggapi hasi pertemuan ini, Ketua Umum SPPKB Akhmad Komarudin mengaku mengapresiasi upaya Kementerian BUMN dalam memproses tuntutan para pekerja Pos Indonesia tersebut.
"Kami memang minta bukti tertulis supaya bisa menjadi bukti bagi kami tentang tuntutan kami. Selanjutnya kita akan tunggu dan kawal prosesnya," jelas dia.
Meski demikian, ribuan pekerja Pos Indonesia tetap akan melanjutkan aksinya ke depan Istana Kepresidenan.
"Untuk mengawal apa yang kita sampaikan di Kementerian BUMN, akan kita sampaikan ke Istana supaya tetap menjadi perhatian Pak Presiden," tambah Sekjen SPPKB Hendri Joni.
Advertisement
