Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai angka golput pada pileg dan pilpres 2019 nanti tidak akan mencederai proses demokrasi. Sebab kata JK, Indonesia memilih pemimpin adalah hak dan bukan kewajiban masyarakat.
"Ini hanya hak, bukan kewajiban. Jadi golput itu tidak melanggar apa-apa," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (6/2/2019).
Advertisement
Tidak seperti di Australia kata JK, mereka yang golput akan dikenakan sanksi. Sebab hal tersebut dianggap melanggar hukum.
"Kita sistem pemilu kita ialah Hak, Kalau di Australia itu kewajiban, kamu tidak datang didenda 100 dollar," lanjut JK.
Sebelumnya Kelompok Golongan Putih (Golput) atau yang memutuskan untuk netral, tak memilih dalam pemilu disebut tidak melanggar aturan hukum. Masyarakat tak perlu takut untuk tidak mencoblos dalam Pemilu serentak 2019 mendatang.
Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI Arip Yogiawan mengatakan, apabila seseorang atau sekelompok orang memilih untuk tidak memilih pada Pemilu 2019 maka bukan pelanggaran hukum. Karena, memang tak ada pelanggaran hukum dari pilihan tersebut, itu merupakan hak warga negara.
"Yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakan orang lain untuk golput pada hari pemilihan dengan cara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya," kata Arip di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu 23 Januari 2019.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Saksikan video pilihan di bawah ini:
