Liputan6.com, Cirebon - Berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membangun daerah.
"Kita harus berupaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan," kata Emil saat menghadiri Muprov Kadin Jabar di Cirebon, Kamis (7/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia menyebutkan, jika di definisikan Jawa Barat adalah 20 persennya Indonesia. Penduduk Jawa Barat hampir 50 juta jiwa. Sementara rata-rata penduduk Jawa Barat setiap hari keluar, bekerja dan mencari makan.
"Penduduk Jawa Barat itu hampir seper lima nya Indonesia. Maka harus bahagia, gembira lahir batin, kelas menengah harus baik. Berekonomi Pancasila, yang kaya masih kaya tapi yang miskin harus kebawa kaya," kata Ridwan Kamil.
Dia mengatakan, masalah terbesar Jawa Barat adalah ketimpangan. Jalur selatan dianggap tak maksimal, luas desa dan kota yang terlalu besar, hingga indeks sarjana yang masih tipis.
Dia berkomitmen akan menyelesaikan masalah ketimpangan dalam lima tahun kedepan.
"Dalam lima tahun ke depan akan fokus juga program ekonomi dengan maksimalkan infrastruktur. Saya akan minta ke pemerintah pusat agar APBN proporsional dengan jumlah penduduk, berikan 20 persen hak nya ke Jawa Barat," sebut Emil.
Pusat Pertumbuhan
Emil mengatakan, saat ini Pemprov Jabar tengah membangun tol Cileunyi, Garut, Tasikmalaya hingga Banjar (Cigata). Dari pembangunan tol tersebut, akan meningkatkan inflasi dan biaya perdagangan.
Selain itu, Emil juga tengah gencar menyelesaikan pembangunan tol Cisumdawu. Serta pengembangan jalur tol di Cikarang, persiapan Tol Selatan Bogor, Sukabumi hingga Padalarang.
"Tidak ada lagi sayuran 20 persen busuk di jalan. Yang dari Jakarta tidak harus lewat Cipularang dengan jarak tempuh 4-5 jam, tapi lewar jalur selatan Bogor, Sukabumi, Cianjur Padalarang, Bandung," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, Emil mengaku akan membangun pusat pertumbuhan dengan konsep inovatif. Masa depan ekonomi Jawa Barat akan berkumpul di zona Kertajati, Patimbang dan Cirebon.
Dia juga mengatakan akan membangun Jawa Barat sebagai provinsi berbasis digital.
"Bedol desa semua pindah kesana (zona baru) upah terjangkau infrastruktur kelas dunia. Akan lobi jd spesial ekonomi (KEK)," kata Emil.
Jika berhasil membangun pertumbuhan baru, maka dana APBN wajib turun sesuai aturan.
"Nanti ke depan pengurusan perizinan tak perlu melalui pemerintah daerah," kata dia.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
