Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK). Tahun ini ada lima fokus pembahasan dalam forum diskusi tersebut.
Pembahasan pertama adalah Penataan dan Pengangkatan Guru, kedua mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi termasuk di dalamnya Pengembangan Sertifikasi Kompetensi, Penguatan Kewirausahaan, Penguatan Kerjasama Lembaga Pendidikan, dan Penuntasan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Provinsi.
Advertisement
Ketiga tentang Sistem Zonasi Pendidikan, keempat Pemajuan Kebudayaan, dan kelima adalah Penguatan Sistem Perbukuan dan Penguatan Literasi.
Dalam konferensi pers di Gedung A Kemendikbud, Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing selaku Ketua Steering Comittee RNPK 2019, Ananto Kusuma Seta mengatakan bahwa lima topik tersebut menjadi pondasi membangun pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Misalnya dalam diskusi tentang pengangkatan guru.
"Ada beberapa isu kritis yang harus diselesaikan. Bagaimana proses redistribusi guru. Bagimana meningkatkan profesionalisme guru dan sistem reward guru yang berbasis pada kinerja bukan pada absen," jelas Ananto, Jumat (8/2).
Dari tahun ke tahun, guru memang menjadi fokus pembahasan. Alasannya seperti dijelaskan Ananto karena isu seputar guru tetap harus berkelanjutan, demi pembangunan pendidikan Indonesia.
Rencananya, RNPK akan digelar di Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada 11-14 Februari 2019. Nantinya Presiden Jokowi ikut menghadiri RNPK pada Selasa 12 Februari 2019.
Untuk diketahui RNPK tahun ini mengangkat tema 'Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan'. Dengan tema ini diharapkan semua peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, dapat bersinergi, dalam menyusun strategi di masa depan.
RNPK tahun ini juga akan menghadirkan sejumlah pembicara, dari Kemendikbud sampai sejumlah menteri, seperti Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, hingga Ketua KPK, dan sederet kepala pimpinan lembaga lainnya.
RNPK tahun ini akan melibatkan 1.232 peserta dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat, maupun di daerah, termasuk organisasi sosial, komunitas pendidikan, dan kebudayaan.
(*)
