Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah dilakukan pemerintah saat ini dengan dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
Usai menerima perwakilan keluarga korban penembakan kepada mahasiswa Trisakti, Sidarto menjelaskan tak lama usai peristiwa terjadi pemerintah sudah membentuk panitia khusus komisi kebenaran rekonsiliasi (KKR).
Advertisement
Fungsi KKR tak berjalan mulus saat pihak keluarga korban menggugat sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang KKR tersebut. Padahal, jika KKR berlanjut menurut Sidarta keinginan keluarga korban terakomodir.
"Sesunggunya kalau Undang-Undang KKR ada itu suatu jawaban dari keluarga korban. Mengenai restitusi, mengenai kompensasi, menenai permintaan maaf, itu ada semua ada di situ," kata Sidarta di posko pemenangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Jumat 8 Februari 2019.
Ia menambahkan, jika KKR kembali dibentuk saat ini sudah tidak efektif lagi mengingat banyak saksi ataupun korban dari tragedi berdarah itu sudah tutup usia.
Sementara terhadap Dewan Kerukunan Nasional bagi Sidarta mampu mewadahi para keluarga korban mencari pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM.
"Saya harapkan ini jadi suatu lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban. Saya harapakan itu. Artinya ada satu sikap, ada satu pengakuan dari negara mengenai pelanggaran HAM itu," tukasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Saksikan video pilihan di bawah ini:
