Liputan6.com, Depok - Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah hampir 100 persen dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
"KIP sekarang sudah sangat baik karena di samping capaiannya sudah hampir 100 persen, yaitu untuk alokasi untuk Kemendikbud itu 17,9 juta (KIP)," ujar Muhadjir di sela menghadiri Pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (11/2/2019).
Advertisement
Selain itu, lanjut dia, sudah 80 persen KIP menggunakan kartu ATM.
"Jadi sekarang kartu KIP bukan sekedar kartu identitas, kartu yang menunjukkan kepemilikan hak, tapi juga bisa digunakan untuk mengambil uang," ucap Mendikbud.
Menurut dia, para penerima KIP bisa mengambil uangnya secara berkala sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mencegah penyalahgunaan, uang tersebut tidak bisa diambil sekaligus.
"Bahkan untuk SMA SMK bisa juga untuk menabung kalau memang kebetulan mendapat rezeki, bisa juga digunakan untuk menabung," kata Mendikbud.
Pencairan KIP pun, lanjut dia, sangat mudah dilakukan. Selain datang ke bank, KIP bisa diambil melalui ATM, dan juga di agen-agen Laku Pandai.
"Beberapa sekolah ada membuka agen Laku Pandai, jadi anak-anak penerima KIP bisa mengambil di tempat agen-agen tersebut dan tidak dikenai biaya," tegas Muhadjir.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerataan KIP
Terkait pemerataan KIP, Muhadjir mengatakan ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ada di bawah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kemudian ada di Kementerian Sosial datanya Basis Data Terpadu Kemiskinan, kemudian kita Kemendikbud yang nanti akan mendistibrusikan KIP-nya," kata Muhadjir.
Jadi, sambung dia, ketiga pihak ini bekerja sama sehingga penyebaran KIP sesuai dengan target yang diharapkan.
"Misalnya untuk data itu ada proses penyepadanan data kemiskinan yang ada di Dapodik kita dengan data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial, sehingga untuk kroscek. Jadi tidak murni dari sekolah, tapi juga tidak murni dari Kementerian Sosial," terang Muhadjir.
Advertisement
