Liputan6.com, Jakarta - Monopoli penjualan avtur diduga jadi biang kerok kenaikan harga tiket pesawat terbang. Karenanya, saat menghadiri gala dinner ulang tahun ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal segera memanggil BUMN Migas PT. Pertamina terkait prasangka tersebut.
"Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang kaget dan malam hari ini saya baru tahu mengenai avtur yang dijual di (bandara) Soekarno-Hatta itu dimonopoli Pertamina," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/2/2019),
Baca Juga
Advertisement
Presiden menegaskan akan memberi pilihan pada Pertamina, apakah bisa memberi harga yang sama dengan harga internasional. Kalau tidak, Jokowi menyebut bakal memasukkan kompetitor agar harga pasaran bisa bersaing sehingga diharapkan berimbas pada harga tiket pesawat terbang lebih terjangkau.
Sebelumnya, dalam laporan di acara tersebut, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan, sektor pariwisata sangat terganggu kinerjanya, lantaran kenaikan harga tiket pesawat terbang.
Kenaikan tiket pesawat terbang rata-rata mencapai 40 persen itu terjadi karena harga tiket promo dihapuskan. "Lalu, ditambah dengan sejumlah maskapai mengenakan kebijakan bagasi berbayar. Jadi, harga tiket maspakai asing justru lebih murah," terangnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Presiden Jokowi Cabut Larangan Pegawai Pemerintah Rapat di Hotel
Di samping itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut larangan pejabat pemerintah melakukan rapat di hotel. Aturan tersebut sebelumnya dibuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai buntut kasus penganiayaan pegawai KPK yang tengah mengawasi pembahasan RAPBD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Jokowi mencabut larangan tersebut saat menghadiri gala dinner PHRI di Holten Sultan Jakarta, Senin 11 Februari 2019. "Apa yang statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu, beres pak tidak akan ditindaklanjuti," kata Jokowi seperti dilansir Antara, Selasa (12/2/2019).
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, larangan tersebut memukul industri perhotelan karena jika alasannya untuk penghematan anggaran, mestinya justru pengelolaan anggaran dilakukan dengan lebih cermat.
Kebijakan tersebut juga dikatakan berimbas pada mata rantai pendukung industri hotel, termasuk UMKM pemasok sayuran dan bahan-bahan masakan lain. "Dampak negatifnya lebih besar dan harapan efisiensi tidak tercapai karena banyak kantor pemerintah tidak punya ruang rapat memadai dan akomodasi terintegrasi," tutur Hariyadi.
Larangan yang pada akhirnya dicabut itu, kata Hariyadi, tetap akan berdampak setidaknya selama setahun bagi industri hotel untuk kembali pulih. Hal ini juga akan jadi poin yang melemahkan daya saing pariwisata.
Advertisement
