Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima delegasi Konferensi Visi Indonesia 2045. Delegasi yang dipimpin oleh Dino Patti Djalal itu beranggotakan Diaspora Indonesia dan generasi muda milineal di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (12/2).
"Konferensi ini mempertemukan pemuda terbaik di Indonesia dan masyarakat diaspora," katanya.
Advertisement
Beberapa waktu lalu mereka melakukan kegiatan untuk melengkapi hasil Kongres II Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam konferensi, komunitas ini juga menyepakati tiga hal, yaitu Indonesia harus memiliki demokrasi berkualitas, demokrasi yang memenuhi HAM, dan memiliki supremasi hukum absolut bagi semua.
Hasil konferensi menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu akan disebarkan ke seluruh kepala daerah, kampus, dan kelompok masyarakat. "Bahkan di-share ke media sosial." Bagi yang mendukung visi Indonesia 2045, dikatakan Dino, masyarakat boleh menandatangani di media sosial yang ada.
Setelah menerima pemaparan dan hasil Konferensi Visi Indonesia 2045, Zulkifli Hasan mengatakan setuju dan mendukung, serta menandatangani petisi yang disebar oleh komunitas itu. Pada mereka, pria asal Lampung itu mengatakan bahwa setelah era reformasi, bangsa ini banyak mengalami kemajuan. Meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Namun bila pergi ke daerah-daerah, akan terasa bahwa terjadi ketimpangan dan kesenjangan di masyarakat. Menurutnya banyak petani yang tak memiliki lahan karena sudah dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga mereka menjadi buruh tani. Hal seperti tiulah yang menurut Zulkifli perlu dipikirkan bersama.
Tak hanya itu yang terjadi, disebut demokrasi yang berkembang lebih mengedepankan transaksional. Akibatnya pemimpin terpilih adalah mereka yang mempunyai modal dan popularitas. "Meski mempunyai kapasitas dan kualitas, ia bisa kalah oleh orang yang memiliki modal dan popularitas." ungkapnya.
Demokrasi yang dipenuhi transaksi itu dikatakan hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat. Bagi Zulkifli Hasan, perlu dibangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kedaulatan. Itu karena masih ada masyarakat yang belum paham arti pentingnya pemilu.
Mereka menganggap bahwa pemilu hanya pesta demokrasi sehari. "Ada yang mengaku datang ke tempat pemungutan suara (TPS) setelah diberi sembako," jelasnya.
Demokrasi di Indonesia diakui memang mahal. Untuk membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah. Namun dia berharap agar pemerintah menanggung saksi yang ada.
Zulkifli membandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Latin di mana partai politik dibiayai negara. Meski demikian ditegaskan bahwa partai politik tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain.
Untuk itu agar masalah di atas tidak berlarut, Zulkifli mendukung gerakan yang dilakukan Konferensi Visi Indonesia 2045.
"Gerakan komunitas ini sesuai dengan konstitusi”, tuturnya. Zulkifli juga membenarkan salah satu kesepakatan mereka bahwa hukum harus tegak, adil, dan berlaku untuk semua. "Konstitusi menyatakan negara wajib melindungi seluruh tumpah darah."
(*)
