Pemerintah Tawarkan Swasta Biayai Proyek Jalan Trans Papua

Pemerintah menawarkan investor untuk menyisihkan dananya dalam pembangunan Jalan Trans Papua rute Wamena-Momugu

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 12 Feb 2019, 19:16 WIB
Jalan Trans Wamena-jayapura menghubungkan 8 kabupaten di Pegunungan Tengah Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jakarta Upaya melanjutkan pengerjaan Jalan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka diri kepada investor untuk ikut membiayai keberlangsungan proyek ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, pemerintah menawarkan investor untuk menyisihkan dananya dalam pembangunan Jalan Trans Papua rute Wamena-Momugu melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP).

"Iya, itu KPBU, rute Wamena-Momugu. Nilai proyeknya sekitar Rp 1,9 triliun," jelas dia saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menyebutkan, pemerintah kini tengah melakukan persiapan lelang proyek Trans Papua rute Wamena-Momugu sebesar Rp 1,9 triliun tersebut.

Rencananya, kontrak proyek ini dilakukan selama 13 tahun, dimana 3 tahun merupakan masa konstruksi dan 10 tahun masa pemeliharaan jalan.

 


Sempat Dilelang

Jalan Trans Papua ruas Wamena-Elelim (Foto: Dok Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR)

Adapun Sugiyartanto menyampaikan, proyek rute Wamena-Momugu ini sebenarnya sempat dilelang ke publik.

Namun lantaran adanya insiden penembakan pekerja Trans Papua di ruas proyek tersebut beberapa waktu lalu, calon investor kemudian mengurungkan diri untuk ikut serta.

"Kemarin sudah market sounding, Sudah ada investor yang minat. Tapi begitu ada isu keamanan tak mendukung, pada waktu itu ya, mereka mikir-mikir lagi. Kita tak bisa salahkan," keluhnya.

Menindaki kasus ini, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR lantas berinisiatif mengubah trase Jalan Trans Papua ruas Wamena-Momugu ke area yang lebih aman, agar investor kembali bergairah untuk berinvestasi di dalamnya.

"Karena mereka juga tidak mau menjadi rugi atau bangkrut. Apabila sudah terkontrak kan urusan keamanan sudah di mereka. Keamanan itu kan tidak bisa pakai tolak ukur. Sementara kalau kita mengevaluasi, itu tidak ada biaya kemanan. Tidak ada item khusus untuk keamanan," tuturnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya