Liputan6.com, Bangkok - Komisi pemilihan umum Thailand merekomendasikan pembubaran Raksa Chart Party pada Selasa, 12 Februari 2019.
Partai pendukung mantan Presiden Thaksin Shinawatra itu, dianggap menyalahi sistem monarkhi konstitusional setelah mengusung Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (12/02/2019).
Komisi pemilu berencana melaporkan kasus tersebut ke mahkamah konstitusi Senin mendatang, dengan mengklaim memiliki tiga bukti.
Ketiga barang pendukung adalah surat pengumuman kerajaan tertanggal 8 Februari, surat partai terkait pencalonan Putri Ubolratana, serta surat partai yang berisi kemungkinan parlemen untuk menyetujui kandidatnya sebagai kepala pemerintahan.
Baca Juga
Advertisement
Jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan itu, Raksa Chart Party akan dibubarkan. Sementara itu, jajaran elite pimpinannya terancam dilarang berpolitik selama 10 tahun.
Sebelumnya, Raksa Chart Party telah mematuhi perintah raja dan membatalkan pencalonan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri pada Sabtu, 9 Februari 2019.
Dalam kesempatan itu partai menyatakan, sanggup menjaga "tradisi serta adat istiadat kerajaan" di bawah sistem monarki konstitusional Thailand yang telah berlangsung sejak 1932.
Pengumuman itu praktis membatalkan keterlibatan Putri Ubolratana dalam pemilihan Maret mendatang. Keputusan partai diberikan pasca-teguran keras Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang disiarkan di seluruh stasiun televisi domestik pada malam sebelumnya.
Simak pula video berikut:
Raja Thailand Sebut Pencalonan Menentang Budaya Bangsa
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengutuk pencalonan kakaknya, Putri Ubolratana sebagai perdana menteri, Jumat (8/2).
Ia mengecam upaya pencalonan itu sebagai hal yang bersifat "tidak pantas", serta "melanggar budaya bangsa".
Langkah Putri Ubolratana untuk turut berkontestasi dalam pemilihan Maret mendatang, dianggap mematahkan tradisi kerajaan Thailand untuk tidak terlibat dalam politik.
"Meskipun dia telah melepaskan gelar kerajaannya secara resmi, namun dia mempertahankan statusnya dan menjadikan dirinya sebagai anggota Dinasti Chakri," kata Raja Vajiralongkorn dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh seluruh jaringan TV Thailand, dikutip dari BBC News.
"Keterlibatan anggota keluarga kerajaan yang berpangkat tinggi dalam politik, dengan cara apapun, dianggap sebagai tindakan yang menentang tradisi, adat,dan budaya bangsa, dan karenanya dianggap tidak pantas," lanjutnya.
Sebelumnya, Putri Ubolratana membela diri melalui sebuah kiriman di Instagram, terkait keputusan untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri.
Dalam kiriman itu, ia mengatakan telah melepaskan semua gelar kerajaannya dan sekarang hidup sebagai rakyat jelata. Dia juga menyatakan akan bekerja dengan segala ketulusan dan tekad demi kemakmuran rakyat Thailand.
Advertisement
