Liputan6.com, Kepulauan Sitaro - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memperpanjang status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Karangetang. Sebelumnya, tanggap darurat berlaku sejak 6 Februari hingga 12 Februari 2019. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar Tim Komando Tanggap Darurat (KTD) bencana erupsi Karangetang, Selasa, 12 Februari 2019 di Posko KTD.
Berdasarkan paparan dari Ketua Tim Tanggap Darurat PVMBG, Supriyati Dwi Andreastuti, meskipun tren kegempaan mengalami penurunan, tetapi berdasarkan pengamatan visual menggunakan drone oleh PVMBG dan BNPB, terlihat adanya penumpukan material di beberapa titik jalur aliran lava Gunung Karangetang.
"Jalur utama itu Malebuhe dan jalur potensi itu ada tiga. Saboang, Batukole, dan Batuare. Dari arah atas melebar dan seterusnya menyempit. Jadi ini bisa jadi pertimbangan karena memang ada beberapa titik yang terjadi penumpukan," jelas Supriyati.
Baca Juga
Advertisement
Pihak BNPB yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah terkait rencana perpanjangan status tanggap darurat bencana.
"Memang di mana-mana, aktivitas gunung api di Indonesia ini tidak ada yang berlangsung singkat, lama, dan dinamis. Barangkali soal status itu diserahkan ke pemerintah daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PVMBG," ungkap Kasubid Pemantauan dan Pelaporan BNPB Jarwansyah.
Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Sitaro, Bob Wuaten mengatakan, dasar utama perpanjangan status tanggap darurat yakni menyangkut upaya penyelamatan dan keselamatan jiwa.
"Berdasarkan rekomendasi dari pihak PVMBG, pemerintah daerah memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana erupsi Karangetang. Nantinya akan ada rencana aksi dalam rangka upaya penyelamatan bagi masyarakat dari ancaman erupsi Gunung Karangetang," ujar Wuaten.
Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan, ada beberapa hal prioritas yang perlu dilakukan selama perpanjangan masa tanggap darurat ke depan. Pertama menyangkut jaringan listrik di Kampung Batubulan serta pembukaan akses jalur darat menuju Kampung Batubulan.
"Kami sudah melakukan survei bersama GM PLN Wilayah Suluttenggo. Memang untuk membangun jalur normal sangat sulit dalam waktu dekat. Makanya rencana jangka pendek, akan dikirim mesin pembangkit ke Batubulan. Untuk pembukaan akses jalur darat, akan dilakukan kerja bakti masal dari Nameng ke Batubulan dan sebaliknya," ungkap bupati.
Simak video pilihan berikut ini:
