Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki cita-cita untuk bisa menjadi negara maju di 2035. Hal ini yang juga menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinannya selama ini.
Pengamat Ekonomi Syarkawi Rauf mengakui jika selama kepemimpinan Jokowi, anggaran pembangunan infrastruktur membengkak. Namun hal itu dikatakan sudah benar, karena daya saing infrastruktur ini merupakan modal awal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Advertisement
"Kalau bicara sampai kapan pembangunan infrastruktur besar-besaran ini akan berakhir, tidak boleh ada akhirnya, terus bangun. Karena ekonomi tumbuh, kebutuhan infrastruktur juga akan terus berkembang," jelas dia di Kahmi Centre, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada Jepang. Pada 2013, Jepang memiliki pemimpin baru yaitu Sinzo Abe. Saat itu Jepang tengah mengalami perlambatan ekonomi. Padahal Jepang sudah menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Berbagai infrastruktur memadai juga sudah tersedia di Jepang.
Namun saat Abe memimpin, dirinya membuat kebijakan dengan kembali membangun infrastruktur besar besaran hingga dinamakan pembangunan infrastruktur generasi kedua. Hasilnya ekonomi Jepang kembali positif.
Di sisi lain, Syarkawi juga melihat seiring sebuah negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih modern selalu dibutuhkan.
"Soal kereta misalnya, dulu kereta kecepatan 90 km per jam, sekarang ada kereta cepat, makanya dibangun lagi. Jadi pembangunan infrastruktur ini tidak ada ujungnya," pungkas dia.
Bangun Infrastruktur, Kementerian PUPR Butuh Rp 402 Triliun
Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah financial gap atau keterbatasan anggaran.
Kepala Sub Bidang Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Putut Marhayudi mengungkapkan, pihaknya saat ini mengalami financial gap sebesar Rp 402 Triliun.
"Tantangan membangun infrastruktur atau solusi jalan keluar antisipasi anggaran. Karena kalau APBN APBD minded, sampai kiamat pun enggak akan tercapai," kata dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Baca Juga
Dia menjelaskan, dari 19 jenis infrastruktur hanya 6 jenis yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR. Yaitu jalan, sumber daya air, perumahan, jalan, pengolahan limbah dan pengelolaan sampah.
"Dari 2015 ada keterbatasan anggaran sehingga di PU saja ada gap Rp 402 Triliun untuk mewujudkan target," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan creative financing yaitu alternatif pola-pola pembiayaan sehingga dapat mewujudkan sebuah infrastruktur.
Beberapa pendanaan inovatif yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur diantaranya adalah investasi swasta, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta penugasan khusus BUMN atau BUMD.
"Choice (pilihan) terakhir baru APBN dan APBD," dia menambahkan.
Advertisement
