Liputan6.com, Washington DC - Kongres Amerika Serikat (DPR dan DPD), pada Kamis 14 Februari 2019, telah meloloskan undang-undang untuk menghindari penutupan pemerintahan parsial (government shutdown) jilid dua awal tahun ini.
Para legislator bipartisan sepakat untuk menyetujui sebagian anggaran operasional badan-badan pemerintahan AS hingga 30 September 2019 --termasuk pembayaran gaji para pekerja federal yang sempat terkendala oleh shutdown terakhir.
Tapi, negosiasi di Kongres atas pembangunan tembok perbatasan yang diinginkan Presiden Donald Trump masih menimbulkan perdebatan di eksekutif dan legislatif, demikian seperti dikutip dari CNBC, Jumat (15/2/2019)
Baca Juga
Advertisement
Tidak diloloskannya anggaran pembangunan tembok di perbatasan AS - Meksiko senilai US$ 5,7 miliar menyebabkan terjadinya shutdown terlama dalam sejarah AS, yang berlangsung dari akhir Desember 2018 hingga akhir Januari 2019.
Kini, berdasarkan kesepakatan baru, Kongres AS hanya menyetujui seperempat dari total anggaran pembangunan tembok perbatasan yang diinginkan presiden. Berarti, Kongres hanya akan mengalokasikan sekitar US$ 1,37 miliar untuk pembangunan tembok tersebut.
Donald Trump telah mengatakan "tidak senang" dengan pengalokasian dana yang diatur Kongres.
Tak ingin program tembok --yang merupakan janji kampanyenya pada Pilpres 2016-- kembali terhambat legislatif, 'sang miliarder nyentrik' telah mengumumkan akan menandatangani proposal untuk menyatakan darurat nasional di perbatasan.
Melangkahi Kongres AS
Kebijakan itu merupakan cara Trump untuk 'melangkahi' Kongres AS demi mendapatkan dana pembangunan temboknya dari kantung angggaran alternatif tanpa perlu 'restu' dari legislatif. Namun, banyak analis menyebut bahwa keputusan darurat nasional akan menimbulkan implikasi konstitusional.
Rencana Trump untuk mengumumkan darurat nasional telah memecah belah Partai Republik di Kongres. Beberapa anggota Senat AS dari fraksi Partai Republik berpendapat itu akan menjadi preseden buruk.
Ketua House of Representatives (DPR) Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang beroposisi mengatakan, dia "mungkin" akan mengajukan tantangan hukum dan akan meninjau kembali "pilihan-pilihan" yang ada.
Beberapa fraksi Partai Demokrat juga memberikan suara pada resolusi untuk tidak menyetujui kemungkinan deklarasi darurat nasional Trump. Sementara itu, seorang anggota senior kongres dari kubu Demokrat menuduh hal itu sebagai "penyalahgunaan kekuasaan."
Tidak jelas apakah para pemimpin partai akan mendukung resolusi yang menolak Donald Trump mengumumkan darurat nasional.
Sedangkan presiden berulang kali mengajukan deklarasi darurat sebagai pilihan daripada keharusan.
Simak video pilihan berikut:
Gedung Putih Sebut Trump Tetap Berkomitmen Membangun Tembok
Pada Kamis 14 Februari, Sarah Sanders, juru bicara Gedung Putih, mengatakan bahwa Trump berkomitmen dengan pembangunan tembok perbatasan --yang merupakan janji kampanye.
"Presiden sekali lagi akan memenuhi janjinya untuk membangun tembok, melindungi perbatasan, dan mengamankan negara besar kita," kata Sanders.
Dalam kesempatan yang sama Sanders mengatakan bahwa opsi "mengambil tindakan eksekutif lain" sebagai alternatif termasuk keadaan darurat nasional dapat diambil atas nama krisis kemanusiaan di perbatasan dan keamanan nasional.
Advertisement
