Liputan6.com, Caracas - Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengumumkan bahwa ia membentuk koalisi diplomat yang menyatakan Amerika Serikat negara pro-oposisi melanggar piagam PBB.
Dalam pernyataan pada Kamis 14 Februari, ia menyebut tindakan AS dan sekutunya sama dengan intervensi urusan domestik negara lain yang melanggar prinsip kedaulatan.
Hal ini diumumkannya dalam jumpa pers di PBB bersama diplomat dari enam belas negara termasuk Rusia, China, Iran, Korea Utara dan Kuba, sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia pada Jumat (15/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Negara-negara itu terus mendukung pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela, sementara 50 negara lain dipimpin Amerika mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden.
"Kita semua berhak hidup tanpa menghadapi ancaman kekerasan dan langkah paksaan sepihak yang bertentangan dengan hokum," kata Arreaza.
Arreaza juga menolak sanksi Amerika terhadap negaranya dan menyebut bantuan Amerika, ‘luar biasa'. Bantuan AS sekarang menumpuk di Kolombia menunggu untuk dikirim ke Venezuela.
Maduro tidak mengizinkan pangan, obat-obatan, dan bantuan lain masuk ke Venezuela dengan alasan Venezuela tidak membutuhkannya dan menyebutnya sebagai kedok invasi Amerika.
Simak video pilihan berikut:
AS dan Sekutu Siapkan Resolusi PBB untuk Pemilu Ulang
Tindakan pemerintah Venezuela seolah menanggapi sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu yang telah berkoordinasi dengan para sekutunya di Dewan Keamanan PBB untuk membuatrancangan resolusi. Resolusi yang dimaksud menyerukan distribusi bantuan internasional ke Venezuela dan mendesak dilakukannya pemungutan suara ulang untuk memilih presiden Venezuela sesuai asas demokrasi.
Sementara negosiasi terkait tengah berlangsung, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia. Rusia kemungkinan akan menggunakan kekuatan veto untuk memblokirnya, sebagai bagian dari dukungannya terhadap rezim Nicolas Maduro, kata para diplomat.
Teks, salinan yang diperoleh kantor berita AFP pada Sabtu 9 Januari, menyatakan "dukungan penuh untuk Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di Venezuela."
Ketua badan legislatif, Juan Guaido, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela, menantang pemerintahan Maduro.
Rancangan resolusi tersebut menekankan "keprihatinan mendalam pada kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan Venezuela terhadap demonstran yang tidak bersenjata dan damai."
Lebih dari itu, rancangan tersebut juga "menyerukan dimulainya segera proses politik yang mengarah pada pemilihan presiden yang bebas, adil dan kredibel, dengan pengamatan pemilihan internasional, sejalan dengan konstitusi Venezuela."
Advertisement
