Liputan6.com, Bandung - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Provinsi Jawa Barat harus tetap kondusif pada pelaksanaan Pemilu 2019. Terlebih, daerah ini adalah penyumbang daftar pemilih tetap (DPT) terbesar se-Indonesia di pemilu tahun ini.
"Jawa Barat merupakan penyumbang DPT terbesar seluruh Indonesia. Kita harus jaga Jawa Barat. Indonesia dan Jawa Barat terus dijaga," kata Kapolri pada silaturahim Kamtibmas Polri dengan tokoh masyarakat dan peresmian Masjid Al-Amman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (16/2/2019).
Advertisement
Kapolri berharap, kontestasi politik Pemilu 2019 di Provinsi Jabar berjalan aman seperti saat pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu. Padahal, pada pilkada lalu, wilayah ini masuk zona merah polisi.
"Tapi Jawa Barat alhamdulilah, semula diperkirakan panas, tapi aman dan damai. Dua kontestan di sini Kang RK (Ridwan Kamil) dan Kang Anton (Charliyan) lihat baik-baik saja berdua. Ini jadi modal bagi Jawa Barat pengamanan bagus di 2017 dan di 2018 aman, damai dan tenang," ujar Tito.
Dia mengatakan, silaturahmi antara Polri dengan Kamtibmas merupakan kegiatan penting selama pelaksanaan Pemilu 2019 karena dapat akan menambah semangat kondusivitas.
"Bagi Polri saya menganggap persemian mesjid ini memiliki nilai tambah, karena ini berada di dalam institusi yang memiliki power yang diberikan kekuasan dan kekuatan oleh rakyat," ucap Kapolri.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tugas Utama Polri
Menurut dia, salah satu tugas utama Polri ialah sebagai penjaga keamanan sehingga dengan kewenangan tersebut maka tidak ada penyimpangan kewenangan.
"Dengan power yang sedemikian besar ini harus dijaga karena kewenangan itu cenderung akan menyimpang. Ini harus dijaga jangan sampai terjadi abuse of power. Alih-alih menjadi pelindung masyarakat malah jadi pengganggu masyarakat," kata Kapolri.
Dia mengatakan, pelaksanaan pemilu yang aman menjadi salah satu syarat dari sebuah negara maju.
"Salah satu kunci dari negara yang maju adalah keamanan yang harus dijaga dan juga dirawat. Dalam sebuah negara demokrasi pasti harus melalui tahap transisi kepemimpinan dan itu yang harus dijaga bersama-sama," ujar Tito.
Advertisement
