Liputan6.com, Putra Jaya - Sudah jadi rahasia umum bahwa Malaysia kerap menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI), meski sejumlah kasus kekerasan melanda para penyumbang devisa besar untuk negara itu. Hal tersebut juga sempat membuat hubungan kedua negara tegang.
"Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI," ujar Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat kabar terbesar di Malaysia, Abdul Jalil pada Kamis 14 Februari 2019 lalu di kantornya.
Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).
Baca Juga
Advertisement
Ia juga yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.
"Kami menentang sekali kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Kita tak akan melepaskan begitu saja. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu," sebut Abdul.
Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa Adelina Lisao, seorang TKI asal Kupang. Kasus tahun 2018 itu sempat menjadi sorotan global karena pahlawan devisa itu diketahui dipaksa majikannya untuk tidur di samping seekor anjing di area garasi rumah.
"Proses peradilan kasus kematian TKI yang di Penang (Adelina Lisao) masih berjalan di mahkamah hingga saat ini. Majikannya sudah diproses hukum, jangan bimbang," tutur Abdul.
Menurut Abdul, saat ini ada sekitar dua juta buruh migran di Malaysia, yang mayoritasnya berasal dari Indonesia dan Kamboja. Ia meminta secara khusus kepada Indonesia sebagai tetangga dekat Malaysia untuk tetap berhubungan baik. "Kita ini serumpun. Jangan ada dendam di antara kita," ucap Abdul.
Ia pun menceritakan bahwa telah memiliki asisten rumah tangga dari Semarang, Indonesia sejak 28 tahun terakhir.
"Mbak Sumi ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dia mendidik anak saya, mengajar anak saya mengaji, Bahkan saya dan keluarga pernah dua hingga tiga kali ke kampung dia di Semarang," ungkap dia.
Abdul menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan baik meski terkendala gesekan kasus kekerasan terhadap sejumlah TKI di negaranya.
"Saya sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Kita ada hubungan yang akrab, Ada hubungan akrab ada G2G (government to government), P2P (people to people), B2B (business to business). Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya serumpun."
"Dengan badan-badan seperti Iswami ini. Dia menjadikan hiubungan kita lebih akrab. Jangan ada dendam di antara kita," tegas Abdul.
Simak video pilihan berikut:
Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI
Sementara itu, pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.
Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.
"Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia," kata Menlu Retno.
Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.
"Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah," kata Saifuddin.
Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.
Prioritas
Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.
"Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum," kata Retno.
"Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu," tambah Menlu RI.
Advertisement
