Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan terkait pembebasan lahan, pihaknya sudah tak lagi menerapkan sistem ganti rugi selama kepemimpinannya. Sistem yang dijalankan bahkan menerapkan ganti untung.
Dengan begitu, selain proyek infrastruktur yang diprogramkan tetap terlaksana, masyarakat yang terkena dampak juga lebih sejahtera. "Soal ganti rugi konflik pembebasan lahan, kita tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," jelas Jokowi di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).
Advertisement
Banyaknya konflik yang terjadi sebelumnya, mayoritas dikatakan karena anggaran pembebasan lahan cukup kecil. Besarannya hanya 2-3 persen dari nilai proyeknya.
"Seharusnya potensi dana pembebasan lahan tersebut kenapa tidak dinaikkan menjadi 4-5 persen," ujar Jokowi.
Jokowi: Konektivitas Bukan Soal Infrastruktur, Tapi Juga Digitalisasi
Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko widodo (Jokowi) berjanji untuk membangun infrastruktur teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut untuk melengkapi pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan tol, pelabuhan dan juga bandara yang telah dilakukan selama ini.
Dalam Debat Capres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019), Jokowi mengatakan, selama masa pemerintahan selama ini telah dibangun infrasturktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan dan juga bandara.
Namun, tak hanya soal konektivitas yang menghubungan manusia. Jokowi juga telah membangun jaringan teknologi dan digitalisasi.
Menurutnya, saat ini pemerintah telah memiliki program backbone broadband palapa ring. "Indonesia Barat sudah 100 persen, Indonesia Tengah sudah 100 persen dan Indonesia Timur sudah 90 persen," jelas dia.
Jokowi mengatakan bahwa di tahun ini seluruh jaringan tersebut akan selesai dengan prosentase di Indonesia Timur bisa mencapai 100 persen.
Selain itu, Jokowi juga akan membangun Sumber Daya Manusia agar bisa menggunakan semua infrasturktur tersebut dengan baik dan maksimal.
Advertisement
